WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menguji cara berbeda dalam menangani kemiskinan. Kali ini, pemuda dari keluarga miskin justru ditempatkan sebagai ujung tombak pemberdayaan ekonomi.
Bukan hanya menerima bantuan, mereka diarahkan memiliki keterampilan, membangun usaha, memperluas pasar, hingga mampu menghasilkan pendapatan yang dapat mengangkat kondisi ekonomi keluarganya.
Model tersebut diuji melalui Pilot Project Desa/Kelurahan Mandiri Sejahtera Berbasis Pemberdayaan Pemuda yang diluncurkan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, beberapa waktu lalu.
Program ini menyasar pemuda berusia 16-30 tahun dari keluarga yang masuk kelompok desil 1 hingga 4. Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Januari 2026, terdapat 3.493.309 pemuda di Jawa Tengah yang masuk kelompok tersebut.
Angka itu membuat pemuda menjadi kelompok strategis dalam upaya memutus rantai kemiskinan. Apalagi, generasi muda dinilai memiliki keunggulan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan usaha dan membuka pasar yang lebih luas.
“Bantuan ini tidak langsung diberikan. Kita asesmen dulu. Kebutuhannya apa? Kelompok tersebut sudah punya pengalaman apa? Kita berikan pelatihan dulu, kita berikan pendampingan dulu,” ujar Taj Yasin.
Dengan pola tersebut, pemerintah ingin mengubah pola pemberian bantuan dari sekadar konsumtif menjadi produktif. Penerima tidak berhenti sebagai penerima manfaat, tetapi didorong menjadi pelaku ekonomi.
“Dengan harapan bantuan yang kita berikan ini tidak berkurang, tetapi bisa naik atau bertambah,” ungkap wagub.
Pilot project tersebut saat ini diterapkan di delapan desa dan kelurahan. Lokasinya tersebar di sejumlah daerah Jawa Tengah, yakni Kelurahan Semanggi, Nusukan, dan Mojosongo di Kota Solo; Desa Winduaji, Kabupaten Brebes; Desa Belik dan Mendelem, Kabupaten Pemalang; Desa Rejosari, Kabupaten Demak; serta Desa Ngawen, Kabupaten Blora.
Setiap kelompok penerima tidak langsung mendapatkan dukungan usaha. Mereka terlebih dahulu menjalani asesmen untuk mengetahui kebutuhan, pengalaman, serta potensi yang dimiliki.
Hasil asesmen kemudian menjadi dasar pemberian pelatihan dan pendampingan. Dengan cara ini, jenis bantuan diharapkan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kemampuan masing-masing kelompok.
Pemprov Jateng juga menekankan pentingnya pengawalan setelah bantuan diberikan. Pemerintah daerah yang menjadi lokasi pilot project diminta memastikan program tidak berhenti ketika bantuan sudah diterima.
Sebab, ukuran keberhasilan program bukan terletak pada berapa besar bantuan yang disalurkan, tetapi sejauh mana bantuan tersebut mampu berkembang menjadi aktivitas ekonomi yang menghasilkan.
Untuk menggerakkan program tersebut, berbagai intervensi disiapkan. Dukungan ekonomi antara lain melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) senilai Rp145 juta, bantuan modal Kelompok Usaha Bersama (Kube) Rp480 juta untuk 24 kelompok, serta Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Rp240 juta.
Dukungan juga datang dari sektor perbankan melalui bantuan Kube sekaligus pelatihan dasar pemuda dengan nilai Rp600 juta.
Peningkatan keterampilan pemuda diperkuat melalui Mobile Training Unit (MTU) senilai Rp134,594 juta dan pelatihan Hetero Business Leap (HBL) Rp7,98 juta.
Pemuda penerima manfaat juga mendapatkan Kartu Zilenial yang dapat dimanfaatkan untuk mengakses berbagai program pelatihan yang disiapkan Pemprov Jateng.
Namun strategi pengentasan kemiskinan ini tidak hanya berfokus pada usaha. Pemerintah juga memasukkan intervensi perlindungan sosial dan kebutuhan dasar keluarga.
Jaminan sosial disiapkan senilai Rp105,6 juta, BLT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Rp436,8 juta, serta bantuan pendidikan BSM untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB sebesar Rp73 juta.
Kondisi rumah dan fasilitas dasar keluarga penerima manfaat juga menjadi bagian dari program. Bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) mencapai Rp260 juta, bantuan jamban Rp675,22 juta, serta instalasi sambungan listrik Rp49,5 juta.
Sementara untuk mendorong kegiatan ekonomi produktif, disalurkan pula bantuan benih ikan nila merah senilai Rp13,5 juta.
Rangkaian intervensi tersebut menunjukkan arah baru yang ingin dibangun Pemprov Jateng: kemiskinan ditangani dari banyak sisi, tetapi pemuda ditempatkan sebagai motor perubahan ekonomi keluarga.
Taj Yasin pun meminta program tersebut tidak berhenti pada tahap peluncuran. Pendampingan harus terus berjalan agar setiap bantuan benar-benar berkembang dan memberikan dampak terhadap kehidupan penerima.
Jika pilot project ini mampu menunjukkan hasil, pola pemberdayaan pemuda tersebut berpeluang diperluas ke desa dan kelurahan lain di Jawa Tengah.
Dengan jumlah sasaran yang mencapai jutaan pemuda, keberhasilan program ini bukan hanya soal meningkatkan pendapatan satu kelompok. Jika berjalan konsisten, pemberdayaan generasi muda dapat menjadi salah satu pintu untuk memutus rantai kemiskinan dari tingkat keluarga hingga desa. Aris Arianto