Beranda Umum Nasional Saor Siagian Desak KPK Jemput Paksa Nusron Wahid: Janji Kooperatif Cuma Omong...

Saor Siagian Desak KPK Jemput Paksa Nusron Wahid: Janji Kooperatif Cuma Omong Kosong

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid | Instagram

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pernyataan siap bersikap kooperatif terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipertanyakan setelah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi.

Aktivis antikorupsi Saor Siagian menilai, ketidakhadiran tersebut bertolak belakang dengan komitmen yang sebelumnya disampaikan Nusron. Ia pun mendesak KPK tidak lagi memberikan kelonggaran dan segera memanggil paksa menteri tersebut untuk diperiksa dalam kasus dugaan suap pengurusan sertifikat tanah.

Menurut Saor, perkara yang tengah ditangani KPK itu bukan kasus ringan. Penyidik telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dan menemukan barang bukti senilai sekitar Rp106 miliar.

“Kalau kita lihat pernyataan beliau yang secara terang benderang akan kooperatif, bullshit. Artinya ini cara pembohongan mengatakan dia akan kooperatif, faktanya adalah sebaliknya.”

“Kasus ini sangat serius, sudah ditetapkan delapan tersangka, ditemukan barang bukti sekitar Rp 106 miliar. Oleh karena itu tidak ada lagi alasan di KPK untuk membuat ruang kepada beliau, untuk tidak memanggil paksa,” kata Saor Siagian, dalam tayangan Program ‘Kompas Petang’ Kompas TV, pada Sabtu (17/10/2026).

Saor menilai, ketidakhadiran seorang menteri dalam pemanggilan aparat penegak hukum berpotensi mencederai rasa keadilan masyarakat. Terlebih, pejabat yang menduduki jabatan publik semestinya memberikan teladan dalam menaati proses hukum.

Saor Minta KPK Tak Menunggu Lagi

Saor berpandangan, dua kali pemanggilan yang tidak dipenuhi sudah cukup menjadi alasan bagi KPK untuk mempertimbangkan langkah lebih tegas. Ia meminta penyidik tidak terus menunggu itikad baik Nusron, yang ketidakhadirannya disebut beralasan menjalankan tugas ke luar negeri.

“Karena menurut saya ini mencederai rasa keadilan bagi masyarakat, disisi lain publik kita minta untuk memberikan keteladanan, tetapi ini adalah menteri yang diberi mandat, diberi pajak (gajinya dari pajak rakyat), tetapi tidak memberikan keteladanan.”

“Kita khawatir kalau KPK tidak memberikan wibawa dalam konteks ini, ini bisa preseden buruk kepada, katakanlah pihak-pihak yang berkaitan atau dipanggil KPK, bisa juga melakukan yang sama. Kita lihat waktunya cukup, dua minggu cukup. Nah oleh karena itu tidak perlu mempertimbangkan, beliau (Nusron) sudah harus dipanggil paksa,” ungkapnya.

Baca Juga :  Kasus Penyadapan Presiden Disebut Seret 11 Jenderal Polisi, Selamat Ginting Beberkan Daftarnya

Bagi Saor, ketegasan KPK diperlukan untuk menjaga wibawa penegakan hukum sekaligus mencegah munculnya preseden bahwa pejabat publik dapat mengabaikan panggilan penyidik.

MAKI Curigai Keberangkatan Nusron ke Malaysia

Desakan agar KPK mengambil langkah tegas juga datang dari Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI). Koordinator MAKI Boyamin Saiman menduga perjalanan Nusron ke Malaysia berkaitan dengan ketidakhadirannya dalam pemeriksaan yang dijadwalkan Kamis (15/10/2026).

Boyamin memaparkan hasil penelusuran MAKI yang menyebut Nusron berangkat dari Jakarta menuju Batam pada Rabu (14/10/2026). Dari Batam, ia diduga menyeberang dengan kapal feri ke Singapura sebelum melanjutkan perjalanan ke Johor Bahru, Malaysia.

“Berdasarkan penelusuran kami, Nusron Wahid pada hari Rabu telah bepergian ke Malaysia. Diduga lewat Batam dan Singapura. Jadi, penerbangan dari Jakarta ke Batam, menyeberang pakai kapal feri ke Singapura, dari Singapura kemudian menyeberang ke Malaysia, yaitu Johor Bahru,” ujar Boyamin kepada wartawan, Sabtu (17/10/2026).

Menurut Boyamin, Nusron disebut menggunakan kendaraan dinas perwakilan Konsulat Jenderal RI saat berada di Johor Bahru pada Kamis (15/10/2026). Pada Jumat (16/10/2026), ia disebut kembali menuju Singapura.

Rangkaian perjalanan itu membuat Boyamin mempertanyakan tujuan dinas luar negeri Nusron. Ia menilai, persoalan bilateral Indonesia-Malaysia yang disebut berkaitan dengan kebakaran hutan bukan merupakan ranah utama Kementerian ATR/BPN.

“Sebenarnya ke Malaysia itu seperti apa, karena isu yang kita urus ini kan urusan kebakaran hutan, dan itu tugasnya menteri-menteri di luar Nusron. Nah, kalau Nusron ke Malaysia ngurus apa? Jadi ini nampaknya hanya sebagai upaya menghindari panggilan dari KPK,” tutur Boyamin.

Meski demikian, dugaan bahwa perjalanan tersebut dilakukan untuk menghindari pemeriksaan merupakan penilaian Boyamin yang perlu dibedakan dari fakta ketidakhadiran Nusron dalam pemanggilan KPK.

Baca Juga :  Dokumen Pendidikan Gibran Tak Kunjung Dibuka, Denny Indrayana Siap Laporkan Kemendikdasmen

MAKI Usul KPK Terbitkan Surat Perintah Membawa

Atas kondisi tersebut, Boyamin meminta KPK mempertimbangkan penerbitan surat perintah membawa agar Nusron dapat dihadirkan untuk menjalani pemeriksaan.

Ia bahkan mengusulkan agar penyidik bersiap menjemput Nusron di bandara ketika menteri tersebut kembali ke Indonesia pada awal pekan.

“KPK sebenarnya bisa langsung menerbitkan surat perintah membawa karena sudah dua kali mangkir. Seorang saksi bisa dijemput itu apabila dua kali mangkir kalau dengan alasan. Kalau tanpa alasan, ya sekali saja sudah langsung bisa dijemput. Untuk ini, saya meminta KPK untuk melakukan surat perintah membawa nanti untuk menyanggong di bandara misalnya. Nah, itu hari Senin mestinya gitu,” tegas Boyamin.

Boyamin juga menyinggung pernyataan Nusron dalam rapat internal bersama jajaran eselon satu dan eselon dua Kementerian ATR/BPN pada Selasa (13/10/2026). Dalam rapat tersebut, Nusron disebut menyatakan ingin fokus menghadapi panggilan penyidik KPK.

Namun, menurut penelusuran MAKI, Nusron justru melakukan perjalanan ke luar negeri sehari setelah rapat tersebut.

Kini, desakan kepada KPK mengarah pada satu tuntutan: memastikan Nusron memenuhi pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara dugaan suap pengurusan sertifikat tanah. Di tengah kritik terhadap ketidakhadirannya, langkah penyidik selanjutnya akan menjadi perhatian publik dalam menilai konsistensi penegakan hukum terhadap pejabat negara. [*]  Disarikan dari sumber berita media daring

 

Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.