MALUKU- Walikota Ambon Richard Louhenapessy tak kuasa menahan air mata saat meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meninjau kembali standar passing grade seleksi CPNS 2018. Permintaan itu dilontarkan lantaran hasil tes online 1.500 CPNS Kota Ambon baru 20 peserta yang lulus tes.
Dalam kunjungan dan jumpa pers di laboratorium IT SMP Negeri 6 Ambon,kemarin sore, Walikota Richard mengaku pesimistis dengan hasil itu.
Dia khawatir jumlah peserta yang lolos tak sampai setengah dari kuota yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.
“Tes dimulai tanggal 5 dan berakhir pada 9. Di hari hari ketiga baru 20 yang lulus sedangkan tinggal dua hari lagi tes selesai,” kata Richard.
Dengan kondisi itu, menurutnya berarti tersisa 759 peserta yang belum mengikuti tes online atau computer assisted test (CAT) untuk tingkat kota dari jumlah total 2.259 peserta tes CPNS.
Menurutnya kemungkinan peserta lulus lebih banyak cukup kecil. Apalagi kuota PNS bagi Pemkot Ambon yakni 231. Kecil kemungkinan peserta mampu memenuhi jumlah kuota yang tersedia dengan waktu tes tinggal dua hari lagi.
Saat memantau tes CPNS itu, Walikota Richard secara terbuka meminta Menpan RB hingga Presiden Jokowi untuk menghapus passing grade bagi Kota Ambon dan Maluku.
“Saya nangis liat hasil ini. Bayangkan saja hingga hari ketiga tes, hanya 20 anak-anak kita yang lulus. Kita minta belas kasihan Presiden untuk meninjau ini (passing grade). Ini penting saudara-saudara untuk masa depan daerah kita kedepan,” kata Walikota dengan linangan air mata.
Walikota menuturkan untuk saat ini, passing gradesangat berat diterapkan di Indonesia timur. Kota Ambon dan wilayah Maluku misalnya fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar berbeda dengan di Jawa dan Sumatera.
Walikota mengatakan ia juga berkoordinasi dengan kepala daerah dari kabupaten lain di Maluku.
Mereka pun mengakui jika belum ada satupan yang berhasil lulus memenuhi kuota yang ditetapkan di masing-masing kabupaten.
Bahkan di Kabupaten Maluku Tengah baru satu yang lulus, itu pun lulusan UGM, dan Kabupaten Seram Bagian Barat, baru satu orang dari lulusan luar Maluku.
Walikota yang sempat menangis di hadapan sejumlah wartawan dan staf dari Menpan RB itu menawarkan alternatif lain kepada presiden. Yakni dengan menerapkanpassing grade kolektif.
“Artinya tidak mengiktui standar pada tiga jenis soal yang diujiankan. Yakni TWK TIU dan TKP,” tukasnya.
Walikota juga mengatakan sudah berkoordinasi dengan Gubernur Maluku Said Assaggaf dan lewat Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua, pada Jumat (9/11/2018), seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD se Maluku akan bertemu dan membahas masalah ini di Kantor Gubernur Maluku.
“Kita harus bersatu, tinggalkan segala perbedaan, mari kita sikapi masalah ini bersama, kita harus berangkat menemui Menpan RB, bila perlu menghadap Presiden. Kalau daerah lain tidak mau, kita Pemkot Ambon akan saya pimpin menghadap Menpan RB dan Presiden untuk perjuangkan nasib anak-anak kita peserta CPNS ini,” kata Walikota.
