SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemkab Sragen memastikan kondisi keuangan di Perusahaan Daerah (PD) BPR Djoko Tingkir sehat dan sama sekali tidak bermasalah. Masyarakat dan semua pihak nasabah atau mitra BPR Djoko Tingkir diminta tetap tenang dan tak perlu terpengaruh dengan isu-isu negatif yang diembuskan pihak tak bertanggungjawab.
Penegasan itu disampaikan Sekda Sragen, Tatag Prabawanto menyikapi beredarnya isu bahwa BPR Djoko Tingkir dilanda kolaps. Kepada wartawan, ia menyampaikan bahwa kabar itu adalah hoax belaka yang tak bisa dipertanggungjawabkan.
Sebaliknya, ia menegaskan bahwa kondisi kesehatan BPR Djoko Tingkir saat ini dalam kondisi sangat sehat. Kemudian, semua saham baik tabungan maupun deposito 100 % dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
“Isu hoax kalau kolaps itu berembus sepekan terakhir. Makanya kami memandang perlu ada klarifikasi bahwa isu itu tidak benar. Kemarin memang turun PMK (Peraturan Menteri Keuangan) soal peralihan dari rekening kas desa harus ke bank umum. Tapi itu nggak mempengaruhi, karena BPR Djoko Tingkir masih sebagai rekening operasional desa. Jadi sama sekali mempengaruhi siklus maupun kondisi kesehatan BPR Djoko Tingkir,” paparnya, Selasa (28/1/2020).
Sekda menguraikan bahwa saham BPR Djoko Tingkir 100 % adalah milik pemerintah daerah Kabupaten Sragen. Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran bagi siapa pun terkait kondisi Djoko Tingkir.
Ia menguraikan dari aspek kinerja, PD BPR Djoko Tingkir sampai hari ini juga terus menunjukkan tren positif. Di tahun 2018, laba tercatat naik dari Rp 3 miliar menjadi Rp 3,6 miliar.
Kemudian laba setelah dipotong pajak tercatat juga naik dari Rp 2,3 miliar menjadi Rp 2,8 miliar.
Kemudian dari sisi tabungan, juga terus menunjukkan grafik meningkat dari Rp 175 miliar menjadi Rp 202 miliar. Lantas modal disetor juga naik dari Rp 14 miliar menjadi Rp 19 miliar.
“Yang terpenting lagi, asetnya juga naik signifikan dari Rp 257 miliar menjadi Rp 284 miliar. Jadi ada kenaikan cukup di atas 10 % dan modal disetor naiknya hampir 34,7 %,” terang Sekda.
Atas kondisi itu, mewakili Pemkab Sragen, Sekda meminta masyarakat tak perlu khawatir dan terpengaruh dengan isu hoax yang dihembuskan pihak tak bertanggungjawab.
Ia menambahkan saat ini BPR Djoko Tingkir juga sudah membuka beberapa kantor cabang dan kantor kas di beberapa wilayah. Di antaranya di Kecamatan Sukodono, Sambungmacan, Kedawung, Pasar Bunder, RSUD Sragen, Masaran, Kalijambe, Gemolong RSUD Gemolong, Tangen dan Pasar Gabugan.
“Itu semuanya menjadi bukti bahwa perkembangan BPR Djoko Tingkir sangat bagus. Saya yakin jajaran direksi yang memegang saat ini, akan mengelola mengelola BPR Djoko Tingkir bekerja profesional. Sehingga tidak ada keraguan dan Pemkab akan mendukung penuh apa yang menjadi arah tujuan untuk mendukung operasional PD BPR Djoko Tingkir,” tandasnya.
Sekda menambahkan adanya PMK memang terjadi pengalihan rekening kas desa ke bank umum. Hal itu dilakukan karena mendapat transfer dana desa.
Namun demikian, ia menegaskan untuk operasionalnya itu tetap melalui BPR Djoko Tingkir. Sehingga nantinya desa tetap bisa membuka rekening baik penghasilan tetap, kegiatan belanja belanja di desa semua tetap lewat BPR Djoko Tingkir.
“Jadi tidak ada apa-apa. Tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Kami dari Pemda bertanggung jawab untuk keberlangsungan badan usaha milik daerah bisa hidup dan berjalan dengan baik. Lalu profesional dipertanggungjawabkan baik secara pengelolaan, secara kinerja, maupun capaian-capaian yang ditargetkan,” tandasnya. Wardoyo
