SEMARANG, JOGLOSEMARNEWS.COM – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat tidak terlalu saklek dalam menjalankan program penyaluran bantuan sosial terkait pandemi covid-19 saat ini.
Pasalnya, penerapan di lapangan sangat sulit dan berpotensi menimbulkan permasalahan.
Hal itu disampaikan Ganjar kepada Ketua Gugus Tugas COVID-19, Doni Monardo saat rapat terbatas melalui video conference, Minggu (3/5/2020).
“Persoalan bansos ini sudah menimbulkan geger genjik. Di kalangan bawah sudah ribut-ribut sampai sejumlah pimpinan daerah merasa dibentur-benturkan. Ini sudah terjadi, sampai ada satu kades di Jateng yang viral gara-gara ini,” papar Ganjar.
Ganjar meminta pemerintah pusat tidak kaku dalam implementasi penyaluran bantuan. Ganjar meminta ada keluwesan yang diberikan kepada daerah dalam penyaluran sejumlah bantuan itu.
“Misalnya begini, ada warga yang sudah dapat PKH, dia tanya apakah masih bisa memperoleh bantuan lain. Sesuai undang-undang kan tidak boleh, tapi nyatanya dia kekurangan,” tambahnya.
Ganjar memaparkan, di Banyumas ada seorang kepala desa yang mengatakan sudah mendata 300 warganya yang berhak mendapatkan bantuan ke pusat.
Dari data itu, yang turun dan mendapatkan bantuan hanya 200 orang. Ironisnya, 200 orang itu beda dengan data yang diusulkan.
“Atau barangkali ada masyarakat yang berebut untuk dapat bantuan tunai yang Rp 600.000, mereka tidak mau yang Rp 200.000. Ini kan jadi persoalan dan itu membuat kami di bawah kesulitan,” tegasnya.
Karena itu, Ganjar mengusulkan agar pemerintah pusat bisa memberikan keluwesan. Dia minta pengaturan penyerahan bantuan diserahkan sesuai tugas kepala desa masing-masing.
“Alangkah indahnya apabila bantuan sosial ini diselesaikan di level desa. Kami serahkan pada kades, silakan gunakan sesuai kriteria dan dengan lokalitas yang ada. Tentu kami baik dari pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota memberikan pendampingan,” tegasnya.
Jik tidak, Ganjar mengusulkan bantuan-bantuan yang diterima desa itu bisa dikumpulkan menjadi satu dan dijadikan untuk lumbung pangan.
Nantinya, lumbung pangan itu dapat dibagikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Termasuk penerapan kartu Prakerja, kami juga usul bagaimana kalau itu diserahkan ke daerah. Dengan begitu, maka penggunaanya akan tepat sasaran dan para buruh tidak perlu kesulitan mendaftar via online. Apalagi sudah terjadi, kalau pendaftaran hanya mengandalkan satu sistem, itu pasti akan berjubel,” terangnya. Edward
