SEMARANG, JOGLOSEMARNEWS.COM — Tahapan pengawasan Pemilihan Walikota (Pilwakot) Semarang 2020 terus bergulir. Dalam pelaksanaan tahapannya, kini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang telah menjalin kerjasama dengan 11 Perguruan Tinggi Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial dan Politik yang ada di Ibu Kota Jawa Tengah ini.
Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Bawaslu dan 11 fakultas hukum dan ilmu politik di Hotel Patra Semarang, belum lama ini.
Ketua Bawaslu Kota Semarang, Muhammad Amin, menjelaskan, tujuan membangun kerjasama dengan perguruan tinggi bertujuan untuk mengajak perguruan tinggi agar turut serta melakukan pengawasan pilkada Kota Semarang yang bakal digelar pada tanggal 9 Desember 2020.
“Kerjasama ini untuk memperkuat sistem pengawasan pelaksanaan tahapan-tahapan Pilkada Kota Semarang. Nanti bentuknya menjadi pengawasan partisipatif. Hal ini karena sumber daya manusia di Bawaslu sangat terbatas. Oleh karena itu menjadi perlu dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi,” sambung dia.
Lebih detail, Amin menyampaikan, setelah penandatanganan kerjasama ini, Bawaslu siap memberikan sosialisasi kepada mahasiswa dan perguruan tinggi terkait pengawasan, penanganan pelanggaran hingga sengketa pilkada.
Pada kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang, Edy Lisdiyono mengapresiasi Bawaslu Kota Semarang yang menggandeng perguruan tinggi dalam rangka pengawasan pesta demokrasi yang bakal di gelar di Kota Semarang pada 9 Desember mendatang.
“Kerjasama ini sangat penting terutama dalam proses pelaksanaan tahapan pilkada. Bawaslu sebagai pengawas pemilu menjalankan tugasnya dan dalam konteks akademisi kita diajak, itu suatu hal yang penting sehingga perguruan tinggi dan mahasiswa bisa memberi masukan dan saran. Dengan demikian pelaksanaan pesta demokrasi benar-benar luberjurdil, “ katanya.
Guru Besar Ilmu Hukum Untag ini berharap bawaslu dan perguruan tinggi terus bersinergi dalam mengawasi pelaksanaan pilkada. Tidak hanya dalam konteks pengawasan, Bawaslu juga harus memperhatikan pelaksanaan pilkada tidak menjadi kluster baru penyebaran Covid-19.
“Tentunya kami yakin bawaslu sudah mempunyai langkah antisipatif mengingat masa pandemi masih terjadi di Kota Semarang,” imbuh dia. Satria Utama
