SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Memasuki tahapan kampanye Pilkada Sragen, mulai ditemukan ajakan golput dan sikap apatis warga. Selain lisan, ajakan itu juga muncul di komentar-komentar media sosial yang bersinggungan dengan Pilkada.
“Iya, saya sudah menemukan ada satu dua yang mengomentari postingan di FB dengan ajakan golput. Ada juga yang komentar siap sukseskan koko (kotak kosong). Memang tidak vulgar tapi di kolom komentar postingan FB,” papar Yanto, salah satu warga Tanon dan pemerhati medsos, Yanto, kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Selasa (29/9/2020).
Gelagat itu juga mendapat atensi dari tim sukses dan pemenangan paslon tunggal, Yuni-Suroto. Ketua tim sukses paslon Yuni-Suroto, Untung Wibowo Sukowati mengatakan salah satu hal yang harus diantisipasi memang kampanye ajakan golput.
Menurutnya, KPU harus lebih proaktif terjun ke masyarakat untuk memberikan sosialisasi agar mendongkrak animo masyarakat untuk datang ke TPS.
Ia juga mengajak semua elemen mulai dari KPU, Bawaslu dan unsur terkait untuk menyosialisasikan gelaran Pilkada sehingga angka partisipasi meningkat.
“Kampanye golput itu harus diantisipasi bersama. Kami minta KPU lebih aktif terjun ke masyarakat, menyosialisasikan agar masyarakat datang ke TPS,” ungkapnya.
Ketua DPC PDIP Sragen itu juga berharap Bawaslu sebagai institusi yang punya otoritas pengawasan terhadap pelanggaran, juga segera bergerak untuk melacak kampanye golput itu.
Jika memang hal itu termasuk pelanggaran, diharapkan bisa ditindak tegas agar tak semakin merebak.
“Kalau memang melanggar UU dan bisa ditindak, harapan kami ya Bawaslu segera bergerak dan menindaknya,” tukasnya.
Terpisah, Ketua Bawaslu Sragen, Dwi Budhi Prasetya mengatakan ajakan golput sama artinya mengajak menghilangkan hak pilih seseorang atau mempengaruhi orang lain untuk tidak memilih.
Namun menurut ketentuan, hanya ada dua jenis ajakan golput yang bisa diproses dan menjadi ranah penindakan Bawaslu. Yang pertama apabila mempengaruhi orang lain tidak memilih dengan disertai intimidasi atau kekerasan.
“Yang kedua ada orang yang berupaya melakukan money politik atau memberi uang untuk tujuan agar tidak memilih atau tidak datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Dua hal ini yang menjadi ranah kami dan bisa diproses,” terangnya.
Terkait mulai munculnya ajakan golput dan koko, Dwi juga berharap KPU harus lebih banyak terjun proaktif melakukan sosialisasi ke bawah dan ke semua elemen masyarakat.
Sehingga bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat agar menyukseskan Pilkada dengan ikut menggunakan hak pilihnya ke TPS pada 9 Desember mendatang. Wardoyo
