SEMARANG, JOGLOSEMARNEWS.COM – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) diminta dapat bertindak tegas dalam melarang anak-anak terlibat dalam aktivitas yang tidak sesuai umur, termasuk di antaranya aksi demonstrasi.
Desakan tersebut datang dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang menilai anak-anak harus dilindungi dari aktivitas yang tidak sesuai dengan usianya.
“Kita diskusi banyak soal isu anak-anak, khususnya soal kekerasan anak yang perlu pendampingan. Anak-anak juga harus dilindungi dari aktivitas-aktivitas yang tidak sesuai umurnya. Misalnya mereka ikut demo dan sebagainya,” ujar Ganjar usai berdiskusi dengan Ketua KPAI, Susanto, yang berkunjung ke kantornya di Semarang, Rabu (31/3/2021).
Ganjar menambahkan, KPAI harus berani melarang pelibatan anak-anak dalam aksi demonstrasi. KPAI juga diminta terus melakukan edukasi pada orangtua, agar anak tidak dilibatkan dalam kepentingan politik tertentu.
“Kalau ada kepentingan politik, anaknya nggak usah diajak lah. Apalagi belum cukup umur,” tegas gubernur.
KPAI, lanjut Ganjar, sudah memperhatikan persoalan tersebut. Ketika ada anak yang diajak demo, KPAI merespon dengan memanggil orangtua atau kelompoknya untuk diberi penjelasan.
“Itu sudah bagus, tapi baru sampai level itu. Saya kira harus lebih dari itu, harus dilakukan pelarangan. Apalagi sekarang momentum pandemi, maka tidak boleh dan diperketat. Kalau aturannya tidak boleh, kan tidak ada demo. Anak-anak jadi tidak ikut,” terangnya.
Selain itu, Ganjar juga menyoroti terkait ancaman paham radikal yang terus dipaparkan pada anak-anak. Karena selain persoalan kekerasan, perlindungan anak akan paham-paham radikal juga harus mendapat perhatian.
“Di sini kita bicara bagaimana pendidikan anak yang kita harapkan sesuai dengan mimpi para pendiri bangsa. Sesuai konstitusi. Maka kalau ada paham-paham yang tidak sesuai Pancasila diberikan pada anak, saya sampaikan pada KPAI agar kita mengawasi bersama,” tegasnya.
Untuk itu, Ganjar mendukung upaya pembentukan KPAI di daerah. Hal itu bisa membuat pengawasan dan perlindungan semakin baik, karena cover areanya menjadi lebih kecil.
“Baik juga KPAI membuat kanal pengaduan, sehingga respon yang berkaitan dengan anak-anak bisa disalurkan. Kita harus duduk bersama cari solusi. Intinya memang harus ada edukasi dari sana-sini,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua KPAI, Susanto sepakat bahwa anak-anak harus dilindungi dari aktivitas yang tidak sesuai dengan usianya. Untuk itu, pihaknya kini tengah menyoroti kasus anak-anak yang terlibat aksi demo di Jakarta belum lama ini.
“Kami terjunkan tim untuk pengawasan. Kami juga panggil orangtua mereka dan kelompok-kelompok mereka untuk diberikan edukasi,” katanya.
Sekadar diketahui, aksi demo yang menjadi sorotan KPAI belakangan ini yakni demonstrasi sidang Habib Rizieq di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang turut melibatkan anak di bawah umur. Sebelumnya, aksi demonstrasi Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law di sejumlah daerah juga sempat diikuti oleh pelajar SMP dan SMK. (Vidya P)
