KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM — Fraksi PKS DPRD Karanganyar dipingpong oleh PMI Karanganyar saat menyerahkan bantuan kemanusiaan untukPalestina, Kamis (20/5/2021).
Padahal bantuan tersebut juga merupakan sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan Bupati Karanganyar terkait Surat Edaran (SE) tentang penggalangan dana bantuan kemanusiaan Palestina.
Pantauan JOGLOSEMARNEWS.COM , tiga orang anggota Fraksi PKS DPRD Karanganyar yang diketuai Samsul Bahri datang di Kantor PMI Cabang Karanganyar menemui resepsionis. Rombongan tersebut disuruh naik ke lantai dua.
Selanjutnya, mereka menunggu pengurus PMI datang dan ditemui oleh Giyarto. Samsul Bahri kemudian mengutarakan tujuan kedatangan merek, yakni untuk menyerahkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina dan sekaligus mendukung kebijakan Bupati.
Namun, Giyarto menolak untuk menerima bantuan tersebut dengan alasan bukan wewenangnya dan Giyarto meminta Samsul Bahri menyerahkan sendiri ke Bagian Kesra Pemkab Karanganyar.
Kontan saja Samsul Bahri kebingungan dengan jawaban Giyarto, mengingat bagian Kesra adalah ranah lingkungan kerja Pemkab. Sementara bantuan itu berasal dari ranah lingkungan kerja DPRD.
Akhirnya, Samsul Bahri meminta bantuan Giyarto untuk dihubungkan melalui telepon pada Kepala PMI, Timotius yang saat itu sedang tidak di kantor.
Setelah terjadi dialog lewat telepon, akhirnya Timotius mengizinkan Giyarto untuk menerima uang bantuan kemanusiaan tersebut dan dibuatkan kwitansi sebesar Rp 5 juta. Namun Giyarto menegaskan bahwa bantuan tersebut akan diserahkan oleh PMI kepada Bagian Kesra Pemkab Karanganyar
“Ya bagi kami tidak ada masalah soal hambatan penyerahan ini karena niat PKS adalah membantu kemanusiaan Palestina dan sekaligus mendukung program Bupati,” tandas Samsul Bahri di sela pemberian bantuan tersebut.
Hanya saja Samsul Bahri mengkhawatirkan jika ada pihak lain mau setor bantuan lewat PMI Karanganyar, namun di sisi lain PMI Karanganyar mengaku tidak berani menerima.
Untuk itu, Samsul Bahri mengimbau sebaiknya ada Standar Operasional Prosedur (SOP) dari PMI Karanganyar terkait bantuan untuk Palestina.
” Ya ini kebetulan dari Fraksi yang notabene anggota DPRD sehingga bisa meminta bantuan teknis, tapi bagaimana jika pihak lain yang mau membantu lewat PMI?” serunya.
Dijelaskan Samsul Bahri, bantuan Fraksi PKS DPRD Karanganyar itu berasal dari potongan gaji lima orang anggota DPRD dari Fraksi PKS Karanganyar.
Sementara itu, Pengurus PMI Cabang Karanganyar Giyarto mengatakan ketidakberanian PMI Karanganyar menerima bantuan dari Fraksi PKS untuk Palestina karena belum ada perintah dari Ketuanya, Timotius.
“Karena PKS sudah telepon Ketua PMI dan diizinkan menerima bantuan tersebut maka kami baru berani menerima, namun dalam satu dua hari akan kami serahkan pada bagian Kesra Pemkab Karanganyar,” tandasnya. Beni Indra
