SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Disiplin protokol kesehatan (Prokes) harus benar-benar dipahami dan diterapkan saat pelaksanaan Idul Adha tanggal 20 Juli 2021 besok.
Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang sekaligus sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).
Karena itulah, Airlangga mengajak ulama, habaib dan kyai untuk menyosialisasikan disiplin Prokes saat Idul Adha, demi memutus rantai penularan Covid-19 dan maupun varian baru.
Airlangga menegaskan, keberhasilan menekan penyebaran Covid-19 hanya dapat dilakukkan dengan menekan tingkat mobilitas dan disiplin Prokes.
Pemerintah, ujar Airlangga, saat ini sudah menerapkan kebijakan PPKM Darurat. Kebijakan tersebut diambil, semata-mata untuk mengendalikan penularan Covid-19 yang sampai kini masih belum mereda.
Airlangga mengatakan, pemerintah terus melakukan evaluasi atas pengendalian penularan Covid-19 dari segi positivity rate, tingkat okupansi Rumah Sakit, tingkat kesembuhan (recovery) dan juga kematian akibat kasus Covid-19.
Sebaik apapun kebijakan pemerintah, menurut Airlangga, perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari para Kyai, Habib dan para ulama.
“Saya mohon dukungan dan bantuan dari para habaib, kyai dan ulama, selain terus menerus mendoakan agar Covid-19 dapat berakhir, juga mengajak para jamaahnya untuk mematuhi protokol kesehatan. Selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak,” tutur Airlangga saat ‘Istigostah dan Salawat Nariyah Menjelang Wukuf Arafah’ Majelis Dzikir dan Shalawat Ahlul Hidayah (AH) Bersama Para Habaib dan Ulama Khas se-Indonesia di Jakarta, Minggu (18/7/2021).
Airlangga mengaku sampai sekarang, masih banyak masyarakat yang mengabaikan Prokes. Bahkan, Satgas Penanganan Covid-19 memperkirakan masih ada di antara masyarakat yang tidak mempercayai keberadaan virus Covid-19.
Padahal, menurut Airlangga, pandemi yang melanda sebagian besar negara di dunia juga mengakibatkan Indonesia tidak dapat memberangkatkan jamaah haji kita ke tanah suci.
Bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi seluruh negara-negara berpenduduk muslim di dunia sebagaimana kebijakan Pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi hanya menyelenggarakan haji terbatas hanya pada warga domestik dan WNA yang tinggal di Arab Saudi.
“Alhamdulillah, ada 327 WNI yang bermukim di Arab Saudi mendapatkan kesempatan menjalankan ibadah haji tahun ini,” ujarnya, seperti dikutip dalam rilisnya ke Joglosemarnews.
Ketua Umum DPP partai Golkar itu menambahkan, peran ulama, habaib, maupun kyai sangat dibutuhkan untuk mengingatkan masyarakat pentingnya disiplin Prokes.
Terlebih, lusa merupakan Hari Raya Idul Adha. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan untuk meniadakan penyelenggaraan ibadah di daerah zona merah. Artinya, masyarakat yang ingin merayakan Idul Adha bisa dilakukan di rumah masing-masing.
Airlangga mengatakan, pemotongan hewan kurban di wilayah zona merah diimbau dilakukan di rumah pemotongan hewan.
“Namun, jika memang RPH telah penuh dan jumlahnya terbatas, sebaiknya pemotongan hewan dilaksanakan di tempat terbuka dan menghindari berkumpulnya massa dalam jumlah yang banyak,” tegasnya.
Ia juga meminta kyai dan ulama untuk mengingatkan masyarakat agar pembagian daging dari hewan kurban dilakukan dengan diantar ke masing-masing rumah mustahik.
Pemerintah mengingatkan pembagian hewan kurban tidak memunculkan kerumunan yang berpotensi menyebarkan Covid-19.
“Menghindari mudharat dalam ajaran Islam juga lebih diutamakan dibandingkan mengambil manfaat,” ujarnya. suhamdani
