SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kunjungan kerja Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini ke Sragen, Jumat (20/8/2021) benar-benar menjadi mimpi buruk bagi pimpinan Bank BNI selaku bank penyalur bantuan sosial (Bansos).
Pasalnya, mereka menjadi sasaran semprot menteri yang dikenal dengan gayanya yang ceplas-ceplos dan keras jika menemukan ketidakberesan itu.
Menteri yang akrab disapa Bu Risma itu juga menunjukkan “amukannya” saat mendapati ribuan jatah bansos PKH dan BPNT yang belum bisa dicairkan di Sragen.
Hal itu terungkap ketika Risma memimpin rapat koordinasi membahas persoalan pencairan bansos baik Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Hotel Kara Guest House Sragen.
Dalam forum itu pimpinan BNI di Sragen, Wonogiri, Surakarta dan para Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH serta Korkab Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dihadirkan untuk mengupas problem pencairan bansos.
Awalnya Mensos memberikan kesempatan kepada ketiga perwakilan Bank BNI untuk menjelaskan secara rinci, berapa jumlah KPM yang belum menerima bantuan dan apa sebabnya.
Dari paparan, diketahui untuk gelombang 1 di Sragen, dari 35.497 jatah PKH, yang sudah cair sebanyak 35.480 KPM dan menyisakan 17 KPM. Kemudian pada tahap 2, April Mei Juni, dari total 37.225 KPM yang sudah tercairkan sebanyak 35.396 KPM.
Ada sisa 1.829 KPM yang belum cair di tahap kedua. Disampaikan ribuan yang belum cair ini karena memang belum mencairkan, tidak masuk dan rekeningnya terblokir. Untuk tahap ketiga, yang belum dicairkan sebanyak 3.174.
Saat dikroscek data yang terblokir, juga ada perbedaan antara data di Kemensos sebanyak 1868 namun dari pihak BNI mencatat 1.826 atau ada selisih 38 KPM.
Di Kabupaten Sragen pada penyaluran Tahap 2 yakni bulan April-Juni terdapat 37.225 KPM dimana ada 2.517 yang belum cair karena buku tabungannya terblokir.
Mendapati fakta itu, Mensos langsung naik pitam. kepada perwakilan Bank BNI dan pendamping mengapa begitu banyak KPM yang belum menerima bantuan.
“Saya minta tolong pak. Hari ini juga bisa selesai. Kalau kartunya belum didistribusikan, ayo kasih ke saya. Sekarang juga saya antar ke rumah KPM,” kata Mensos kepada Pimpinan BNI Sragen, Husni Imawan.
Bu Risma makin menjadi ketika mendapati ada perbedaan data jumlah PKH yang belum cair dan terblokir. Ia pun langsung mencecar pimpinan BNI Sragen kapan bisa menyelesaikan selisih data itu.
Saat ditanya, pimpinan BNI menjawab bulan ini. Tak terima, Risma kembali menantang agar lebih cepat.
“Suwe (lama) Pak kalau bulan ini. Ini masih 2 minggu. Saya minta bisa dicek di lapangan. Ya pak ya. Berarti saya besok sudah bisa tahu jawaban,” ujar Risma.
Risma kemudian mencecar kembali soal 1.829 rekening KPM yang terblokir. Ia menanyakan apakah uangnya masih di bank BNI. Pertanyaan itu dijawab Husni dengan uang masih ada di bank.
Risma kemudian meminta pihak BNI mengadakan rekonsiliasi atau pencocokan data dengan pendamping dan harus clear sore ini.
Berikutnya, 17 KPM tahap 1 dan 1.926 KPM tahap 3 yang belum bisa cair jadi sasaran mengapa bisa terjadi dan apa penyebabnya.
Risma pun memberikan penegasan bahwa ribuan bansos yang belum bisa cair itu harus segera dicairkan karena itu hak orang-orang miskin.
“Kalau kita nggak profesional kan susah. Kapan mau menyelesaikan seperti ini. Ini masalahnya untuk orang miskin. Mereka sehari makannya tergantung dari ini (bansos). Saya minta kalau hari ini ya paling tidak Minggu depan sudah clear dan bisa dicairkan,” tegasnya.
Risma kemudian terusik dengan laporan adanya 667 PKH yang juga belum terdistribusi. Dari penjelasan bank, memang tidak semuanya bisa tersalur karena terblokir rekeningnya dan sebagian memang belum dicairkan oleh KPM.
Mendengar jawaban itu, Risma menyangkal jika PKH itu belum cair karena KPM tidak mencairkan.
“Nggak mungkin orang gak mau duit itu Pak. Pasti dia butuh duit. Pertanyaan saya kenapa nggak nyampek. Tolong dievaluasi ya, apalagi kita berikan jaraknya 3 bulan. Saya nggak mau terulang lagi ya. Tolong, kasihan mereka,” lanjutnya.
Risma menegaskan bahwa kedatangannya ke Sragen memang didasari adanya laporan banyaknya PKH yang belum dan tidak bisa cair.
Atas kondisi itu, ia meminta agar semua pihak yang terlibat, segera mengupayakan mencari penyebab dan segera mempercepat pencairan.
“Kalau uangnya tertahan kita-kita dosa lho Pak. Nanti kalau ditanya malaikat Bapak yang harus jawab. Karena dikhawatirkan uang terus ngendon di bank. Nggak mungkin nunda-nunda, kalau kita mau masuk surga ya diselesaikan ini. Kasihan lah sekian ribu orang,” ujarnya.
Ia menyampaikan tugas bank hanya mentransfer. Menurutnya tidak perlu lagi koordinasi dengan dinas terkait.
Hal itu justru hanya akan memperpanjang waktu dan membuat pencairan tertunda.
“Kalau mau dikoordinasi, apa yang dikoordinasikan. Nanti kepala dinasnya lagi pergi, lha kapan ketemunya pak. Ini selak kelaparan, nggak bisa begitu lah.
Ayolah Pak, saya titip ini, dongane mandi (doanya manjur) orang-orang ini Pak. Kita nggak bisa masuk surga kalau hak mereka nggak diberikan,” tandasnya. Wardoyo
