SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Penyaluran bantuan sembako dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Sragen kembali menjadi sorotan.
Selain ribuan rekening keluarga penerima manfaat (KPM) terblokir, belakangan muncul indikasi adanya agen penyuplai sembako di luar E-Warung resmi.
Istilah E-Warung fiktif itu bahkan mencuat dalam forum rapat koordinasi terkait problem penyaluran bansos program keluarga harapan (PKH) dan BPNT yang dipimpin Menteri Sosial (Mensos), Tri Rishamarini di Hara Guest House Sragen, Jumat (20/8/2021).
Salah satu perwakilan dari Bareskrim Polri saat itu menyampaikan bahwa ada indikasi penyimpangan di salah satu wilayah kecamatan.
Di mana di wilayah itu, ada KPM atau warga penerima BPNT sudah menerima paket sembako jatahnya bukan dari E-Warung resmi.
“Di tanggal 19 Juli 2021, mulai dibelanjakan oleh yang bersangkutan (KPM). Kemudian tanggal 5 agustus dan 16 Agustus. Itu pun faktanya bukan dia ke E-Warung tapi sudah ada dalam bentuk paket (sembako). Nah ini apakah ada yang memberikan instruksi, apakah ada instruksi begitu. Jadi apakah tidak ada verifikasi sebelumnya,” ujar polisi yang berpakaian putih tersebut sembari membacakan struk pengambilan BPNT yang ditemukan di lapangan.
Dalam forum itu, perwakilan dari Bareskrim Mabes Polri Kombes Eka yang hadir dalam kesempatan itu juga sepakat dengan Mensos bahwa Bansos PKH dan BPNT sangat ditunggu masyarakat miskin.
“Bagi mereka Rp 100 ribu-Rp 200 ribu itu banyak. Jangan ditunda-tunda pencariannya pak. Nanti tertunda lagi masuk bulan berikutnya kena blokir lagi. Kasihan pak, Mohon prosesnya bisa diperlancar pak,” katanya.
Saat ditanya wartawan perihal indikasi adanya E-Warung fiktif itu, Mensos asal Surabaya itu tidak berkomentar banyak. Ia meminta menanyakan ke Kapolres.
“Tanya Pak Kapolres ya,” ujarnya saat diwawancara usai menyerahkan bantuan ke kalangan difabel dan UMKM di Kelurahan Nglorog, Sragen.
Di sisi lain, saat rapat di hadapan Bu Menteri, salah satu perwakilan TKSK di Sragen juga sempat mengeluhkan adanya prosedur berbelit yang dihadapi saat akan membuka blokir.
“Masa kami diharuskan ada di bank. Kan adanya surat keterangan dan data yang valid sudah cukup,” katanya.
Mendengar hal itu, Bu Risma langsung mengkonfirmasi ke pimpinan BNI Sragen. Ia meminta jika ada persoalan, tidak perlu dipersulit sampai harus KPM datang ke bank dan didampingi TKSK.
“Ayo ya Pak, BNI tolong ya Pak. Serius ini. Kalau kerja paripurna gitu lho pak. Tuntas gitu lho Pak, ya. Mereka (warga) nggak punya, tapi mereka itu dekat dengan malaikat. Korda juga, kamu ikut dosa lo. Korcab kalau diam saja kamu juga ikut dosa. Kalau ada apa-apa piye. Karena mereka orang-orang dalam kondisi benar-benar terbatas. Kalau aku gak bisa makan, utang masih dipercaya. Tapi kalau mereka? Tolong lah ya,” ujar Risma sedikit emosi.
Setelah disemprot Mensos, pimpinan BNI langsung menyampaikan bahwa sama sekali tak berniat mempersulit. Pihaknya siap untuk memastikan agar tidak ada lagi kewajiban bagi warga atau KPM untuk didampingi TKSK jika ada persoalan. Wardoyo.
