SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemkab Sragen menyatakan bonus Rp 14 miliar dana insentif daerah (DID) dari keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2021 akan digunakan percepatan pembangunan mall pelayanan publik (MPP).
Selain itu, dana itu juga akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur yang dirasa mendesak. Hal itu disampaikan Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati kepada wartawan di sela penyampaian soal penghargaan opini WTP dari BPK, kemarin.
“Permintaan mall pelayanan publik untuk tahun depan. Karena tahun ini baru selesai infrastruktur, tahun depan kita sempurnakan,” papar Bupati
Menurut Bupati, mall pelayanan publik sangat penting karena akan menjadi pusat pelayanan terintegrasi. Banyak masyarakat yang saat ini sudah bertanya-tanya soal pembangunan MPP.
Keberadaan MPP sangat penting terutama untuk layanan perizinan investasi yang sejak adanya online single submission (OSS), pelayanan perizinan tidak lagi bisa satu pintu.
“Kalau ada PMA (penanaman modal asing) datang, harus membuat kajian lingkungan sendiri di DLH, kemudian IMB dan sebagainya. Mau membangun juga harus melihat di tata ruang di DPU. Kalau di MPP itu satu tempat selesai semua. Karena banyak sekali yang bertanya pada saya, kenapa itu (MPP) dibangun,” terangnya.
Bupati menyampaikan keberadaan MPP akan mengefektifkan pelayanan dan mempermudah masyarakat yang mengurus perizinan dan lain-lainnya.
Digambarkannya, jika ada orang mau investasi harus datang ke kantor A, kantor B dan kantor C untuk mengurus beberapa persyaratan pendukung.
Konsep layanan perizinan di MPP berbeda dengan sebelum ada OSS. Jika sebelum ada OSS cukup dilakukan di satu kantor DPMPTSP, setelah ada OSS dan dibangun MPP, maka masyarakat bisa mendapatkan pelayanan berbagai sektor di satu kompleks kantor MPP.
“DPMPTSP, perkim, DPU ada di situ semua. Jadi orang sekali datang bisa lihat potensi di wilayah Sragen dan sekarang kita bukakan peta. Oh sekarang dia harus ke DPU lihat RT/RW-nya sesuai atau tidak. Kalau sudah sesuai, mau pengajuan dengan OSS izin itu bisa keluar. Tapi kan pendukung di belakang ini yang belum siap,” jelasnya.
Nantinya mall pelayanan publik yang vertikal juga tersedia di MPP. Misalnya layanan membuat SKCK, SIM , paspor dan BPN juga bisa.
Dengan begitu, masyarakat cukup datang ke MPP maka bisa mendapatkan pelayanan satu pintu di satu kantor itu.
“Itu yang kita perlukan,” imbuhnya.
Selain MPP, pihaknya juga akan fokus untuk perbaikan jalan. Terutama jalan yang kondisinya sudah mendesak untuk diperbaiki dan bisa menunjang akses perekonomian warga. Wardoyo
