SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kasus penolakan vaksinasi di salah satu sekolah non formal di Desa Pengkok, Kecamatan Kedawung, Sragen akhirnya terkuak.
Sekolah tersebut ternyata bukan PKBM namun berdiri dalam bentuk madrasah. Informasi yang dihimpun JOGLOSEMARNEWS.COM , penolakan vaksinasi di madrasah itu sudah berlangsung lama.
Tak hanya para siswa, pimpinan madrasah, pengasuh dan semua unsur pengajar di madrasah itu semuanya menolak vaksinasi dengan alasan keyakinan.
Informasi yang beredar, ada pemahaman dari tokoh di madrasah itu yang disebut meragukan kehalalan vaksin.
Terkait kasus penolakan itu, Kepala UPTD Puskesmas Kedawung II, dr Eko Windu Nugroho membenarkan adanya penolakan vaksin di madrasah tersebut.
Tak hanya vaksinasi Covid-19, penolakan sebenarnya juga terjadi saat dilakukan vaksinasi dari program BIAS (bulan imunisasi anak sekolah).
Pihaknya juga sudah melakukan berbagai upaya pendekatan untuk memberikan pemahaman dan menggugah kesadaran para pengasuh serta siswa.
Namun semua upaya itu belum cukup meluluhkan mereka untuk menerima vaksinasi maupun imunisasi.
Setiap jadwal vaksinasi di madrasah itu, tim juga sudah berupaya selalu memberitahu jadwal sebelumnya.
Sehingga ia meyakini penolakan bukan karena jenis vaksinasi Covid-19 namun terhadap semua jenis vaksin program pemerintah.
“Kalau dari catatan kami, dari dulu setiap program vaksinasi BIAS juga begitu. Jadi nggak karena vaksin Covid-19 saja. Tim kami yang vaksinasi ke sana selalu pulang dengan hasil zonk. Karena ya selalu begitu, waktu diberitahu jadwal vaksin dan diberi pemahaman mereka iya iya. Tapi begitu hari H tim datang, nggak ada yang mau divaksin. Pimpinan dan ustadzahnya juga menolak,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Kamis (3/2/2022).
Windu mengungkapkan tim Puskesmas juga tak kurang-kurang berupaya melakukan pendekatan bersama unsur terkait.
Salah satunya dengan terjun bersama Bu Camat, Kapolsek dan tim DKK untuk mencoba memberikan pemahaman kepada pimpinan madrasah dan ustadzah pengasuh- pengasuh siswa.
Akan tetapi, yang terjadi selalu sama. Yakni iya di awal tapi menolak saat hari pelaksanaan. Termasuk mendirikan posko di Pustu yang berlokasi tak jauh dari madrasah itu.
“Sampai kita buatkan posko vaksin jaraknya hanya 50 meter dari madrasah. Tapi juga nggak ada yang mau. Kemarin kita total cuma ada 11 siswa yang mau vaksin,” urainya.
Pihaknya mensinyalir alasan keyakinan menjadi dasar mereka menolak untuk menerima vaksinasi.
Dari informasi yang beredar, mereka ada keraguan terhadap kehalalan vaksin yang akan disuntikkan.
“Waktu itu, siang kita bersama tim Muspika, terus malamnya diadakan penyuluhan pada warga sekitar situ. Saat diberi sosialisasi ya sama. Jawabnya iya iya, tapi nanti pada waktu pelaksanaan tidak ada yang mau vaksin,” jelasnya.
Windu mengaku masih menaruh harapan agar kesadaran warga dan pengasuh madrasah bisa terbuka untuk mau divaksin.
Sebab meski satu kompleks madrasah, siswanya juga tetap berbaur dengan orang lain di masyarakat.
“Siapa yang bisa menjamin kalau misalnya diajak orangtuanya ke luar kota. Lalu karena kondisinya belum vaksin akhirnya rentan terpapar. Nanti berbaur dengan temannya kemudian menyebar. Itu yang kami khawatirkan,” urainya.
Ancam Lockdown Satu Desa
Sebelumnya, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati menyayangkan penolakan vaksinasi Covid-19 di sekolah itu.
Bupati dan Forkompida masih berupaya untuk melakukan pendekatan persuasif.
Namun jika upaya itu tak mempan, maka Pemkab mengisyarakatkan akan melakukan langkah lebih tegas.
“Faktor keengganan atau keyakinan mereka sendiri. Kalau sudah kita beri pemahaman dan tetap tidak mau ya kita cari solusi. Apakah satu desa tersebut di lockdown saja, kita belum tahu nanti kita bicarakan,” papar Bupati Yuni saat memimpin rapat koordinasi pengendalian dan pencegahan Covid-19 di ruang Sukowati Kabupaten Sragen Kamis (3/2/2022) pagi.
Bupati Yuni menguraikan sekolah yang siswanya menolak vaksin itu terdeteksi merupakan lembaga pendidikan non formal.
Di sekolah itu, dilaporkan ada 239 siswa yang belum mendapatkan vaksinasi.
Kondisi itu dinilai sangat riskan di tengah meningkatnya angka kasus Covid-19 nasional dan Sragen. Saat ini, laju penambahan Covid-19 di Sragen kembali merangkak dengan tambahan 11 kasus sehari kemarin.
Bupati menyampaikan sekolah yang menolak vaksin itu sebenarnya bukan sekolah resmi yang terdaftar di dinas pendidikan maupun kemenag.
Akan tetapi fakta itu tidak bisa dibiarkan lantaran siswa dan semua komponen di sekolah itu juga nantinya bersinggungan dengan masyarakat lain di wilayah desa itu.
”Jadi sekolah non formal, kita lakukan pendekatan lagi, Semoga mereka akan mau divaksin. Pak Kapolres nanti juga akan turun tangan,” ujar Yuni.
Dia mendapatkan informasi bahwa mereka enggan karena alasan ragu status kehalalan vaksin. Padahal seluruh Indonesia juga sudah vaksin.
Termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga sudah memastikan tidak ada masalah vaksin yang beredar saat ini.
Meski demikian, Bupati menyebut sampai hari ini dari siswa ataupun kelompok tersebut belum pernah terpapar Covid-19. Wardoyo
