JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Masih ingat dengan Harun Masiku? Dia adalah buron Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi yang melibatkan eks Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan.
Belakangan muncul isu, bahwa Harun Masiku yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sudah berganti kewarganegaraan.
Namun mengenai isu tersebut, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri (Kadivhubinter), Irjen Krishna Murti menampik dengan tegas.
Irjen Krishna Murti menyatakan dengan tegas bahwa politisi PDIP itu masih menyandang status sebagai warga negara Indonesia (WNI).
“Yang bersangkutan (Harun Masiku) belum, ada yang lain,” kata Krishna dalam konferensi pers, Senin (7/8/2023).
Bukan Harun Masiku, Krishna menyebut ada dua orang yang jadi buronan KPK yang sudah berganti nama dan kewarganegaraan.
Kendati begitu, kepolisian sudah mengetahui lokasi keberadaan keduanya.
Polri akan membantu KPK dalam memulangkan dua buronan kasus korupsi tersebut ke Indonesia.
Namun Krishna Murti tak membeberkan siapa dua buronan yang dimaksud.
“Yang lain berganti warga negara dan berganti nama tapi kami tahu lokasinya dan itu kami akan mengupayakan langkah lain untuk mendukung KPK memulangkan yang bersangkutan,” katanya.
“Ini buronan KPK,” jelas dia.
Sebelumnya, Div Hubinter Polri mendapati Harun Masiku dalam perlintasan Interpol. Harun Masiku saat ini terlihat dalam data perlintasan dan berada di Indonesia.
Harun Masuki diketahui telah berstatus tersangka kasus korupsi yang melibatkan eks Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan.
Harun Masiku terdeteksi pada data perlintasan bahwa yang bersangkutan memang sempat pergi ke luar negeri. Namun tak lama dia sudah kembali ke Indonesia.
Meski Harun Masiku terdeteksi di Indonesia, Krishna menyatakan pihaknya tak akan berhenti melakukan penelusuran informasi dan pencarian yang bersangkutan di luar negeri.
“Dugaan kami berdasarkan data perlintasan seperti itu. Tapi kita tidak menghentikan pencarian dari yang bersangkutan di luar negeri,” ungkap Krishna.
Seperti diketahui, sudah kurang lebih 1.200 hari KPK tak kunjung berhasil menemukan Harun Masiku.
Lembaga antirasuah sempat menyatakan mendeteksi keberadaan Harun Masiku di negara tetangga.
Tim KPK lantas sempat menuju negara tetangga dimaksud untuk melakukan pencarian salah satu DPO KPK terlama itu.
“Terkait dengan saudara HM yang DPO ya, ini sekitar satu bulan yang lalu, tim kami kirim ke salah satu negara tetangga dan melakukan pengecekan karena memang ada informasi saudara HM itu di sana, ada di masjid, kami sudah cek di sana,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (6/7/2023).
“Ada juga yang bilang dia itu ada di gereja, kita sudah cek di sana, ada juga yang tinggal di apartemen, kami sudah cek ke sana, di satu negara tetangga, tapi sampai saat ini belum ditemukan,” imbuhnya.
Sayangnya, Asep tak secara spesifik mengungkap negara tetangga di mana KPK mencari Harun Masiku.
Asep mengatakan KPK bekerja sama dengan aparat penegak hukum di negara tersebut untuk menindaklanjuti informasi yang diperoleh.
Namun tindakan itu tidak membuahkan hasil.
“Kita bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang ada di sana, kita diantar, jadi tidak ilegal, datang secara legal, bertemu dengan aparat penegak hukum di sana menyampaikan, karena memang juga informasi awalnya dari sana ada yang namanya mirip, seperti itu menyampaikan ciri-cirinya, tinggi badan dan lainnya itu mirip, tapi, ketika dicek ke sana ternyata lain,” kata dia.
Jenderal polisi bintang satu ini menegaskan KPK tidak berhenti bekerja memburu Harun yang sudah buron sejak Januari 2020 silam.
Koordinasi dengan lembaga antirasuah negara lain masih terus dilakukan.
“Kita bekerja sama dengan Ombudsman-nya sana, jadi, yang menangani masalah korupsi di negara tetangga kita itu di Ombudsman. Kita juga berkoordinasi dengan lembaga-lembaga antikorupsi yang ada di negara-negara tetangga lainnya yang concern terhadap masalah tindak pidana korupsi, karena memang red notice-nya sudah ada,” ujar Asep.
Harun Masiku dijadikan tersangka oleh KPK karena diduga menyuap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, supaya bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kiemas yang lolos ke DPR, tetapi meninggal dunia.
Harun diduga menyiapkan uang sekira Rp850 juta untuk pelicin agar bisa melenggang ke Senayan.
Eks kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah menghilang sejak operasi tangkap tangan (OTT) kasus ini berlangsung pada Januari 2020.
Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).
KPK lantas memasukkan Harun Masiku sebagai daftar buronan pada 29 Januari 2020. Tiga tahun berselang, KPK belum juga berhasil menangkap Harun.
