JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Jawaban Gibran Rakabuming Raka (Cawapres 2) terkait banjir proyek besar di Solo justru makin menunjukkan adanya ketidakadilan dalam pembagian “kue” dari pusat.
Pernyataan itu dilontarkan oleh Ekonom sekaligus Director of Digital Economy Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda.
Sebagaimana diketahui, Muhaimin Iskandar (Cawapres 1) atau Cak Imin meminta Gibran untuk memberikan tips supaya kota lain dapat kebanjiran proyek seperti Solo.
Hal itu ditanyakan dalam acara debat cawapres di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta pada Jumat (22/12/2023).
Gibran menjawab kesiapan daerah khususnya dirinya sebagai wali kota menjadi kunci dari banjirnya proyek di Solo. Ia menyebut, pihaknya harus mempersiapkan hal-hal teknis hingga non teknis seperti relokasi dan negosiasi.
“Sebelum ada proyek dari pusat masuk kita para wali kota ya harus menyiapkan yang namanya redinese. Kalau enggak ada, itu enggak mungkin proyek itu masuk. Kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non teknis, relokasi, nego dengan warga-warga bantaran sungai, bantaran rel kereta api,” ujarnya.
Ia mengatakan sebenarnya jawaban Gibran itu justru mencerminkan ketidakadilan. “Ketimpangan pembagian pendanaan atau proyek infrastruktur pemerintah dan dijawab Gibran soal Solo yang ada indikator kesiapan. Ini semakin mencerminkan ketidakadilan dalam pembagian ‘kue’ dari pusat,” ujar Nailul dalam keterangannya kepada Tempo pada Sabtu (23/12/2023).
Menurut Nailul, pertimbangan utama dalam pemberian proyek pusat adalah faktor kebutuhan daerah bukan kesiapan daerah.
“Yang paling utama dalam pemberian proyek pusat adalah bagaimana meratakan dan memberikan kepada daerah yang membutuhkan. Jadi bukan kesiapan faktor utama, tapi harusnya faktor kebutuhan dari daerah,” kata dia.
Ia mencontohkan pembangunan kereta bandara di Solo.
“Misalkan Surakarta dibangun kereta bandara, padahal jarak bandara ke kota Solo tidak begitu jauh. Malah yang lebih membutuhkan adalah bandara di Makassar,” ujarnya.
