JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Entah sebuah kebetulan atau bukan, menjelang Ulang Tahun PDIP pada 10 Januari 2024 mendatang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki agenda lawatan ke sejumlah negara di Asia Tenggara.
Apakah ini menjadi tanda makin renggangnya hubungan Jokowi dengan PDIP? Apakah ini sekadar kamuflase Jokowi untuk menghindar?
Yang jelas, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memastikan Presiden Jokowi bakal mengunjungi sejumlah negara Asia Tenggara pekan depan.
Ari Dwipayana mengatakan tanggal pasti lawatan Jokowi pada pekan depan perlu dipastikan ulang. HUT PDIP biasanya pada 10 Januari, dengan perayaan terpusat.
“Kalau ada kunjungan ke luar negeri mungkin tidak hadir HUT PDIP,” kata Ari ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara pada Jumat (5/1/2024).
Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lalu M. Iqbal memastikan sudah ada jadwal Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk menemani Jokowi ke Brunei, Filipina, dan Vietnam pada pekan depan.
Melalui pesan pada Jumat, Lalu memastikan ini pada Tempo namun belum menjawab soal tanggal dan agendannya.
Presiden Jokowi secara formal masih merupakan kader PDIP. Namun belakangan hubungan Jokowi dengan PDIP dikabarkan menjadi renggang pasca majunya anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari calon presiden Prabowo Subianto.
Dalam Pilpres 2024, PDIP mengusung calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud MD.
Sementara Gibran digandeng oleh capres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, yang disokong mayoritas partai pendukung pemerintah seperti Gerindra, Golkar, PAN, PSI, Gelora, Garuda, Demokrat hingga PBB.
Saat ditanya pada Jumat, apakah rencana lawatan luar negeri Jokowi untuk menghindari HUT PDIP, Ari membantah.
“Pasti sudah ada rencana yang sudah diatur,” katanya.
Hubungan Jokowi dan Megawati pasang surut sejak awal tahun. Usai Gibran dijadikan cawapres Prabowo, Teuku Umar berulang kali menyinggung kepentingan politik Istana.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya merasa ditinggalkan oleh Jokowi karena skandal di Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran untuk Pilpres 2024.
