JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyoroti skandal Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres mendampingi Prabowo Subianto.
Megawati menyamapikan hal itu saat memberikan sambutan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan selama tiga hari di kawasan Ancol, Jakarta Utara, mulai, Jumat (24/5/2024).
Melalui Rakernas tersebut, PDI Perjuangan melakukan persiapan Pilkada serentak hingga konsolidasi untuk menentukan sikap politik nasional menjelang pergantian kekuasaan pada Oktober.
Presiden Jokowi tidak diundang dalam Rakernas yang mengambil tema ‘Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang’ itu. Belakangan PDI Perjuangan juga tidak menganggap Presiden sebagai kader, sebagai imbas dukungan terhadap Prabowo di Pilpres 2024.
Dalam pidato politik di Rakernas PDI Perjuangan, Megawati Sukarnoputri menyinggung intervensi kekuasaan dalam putusan 90 Mahkamah Konstitusi.
Pengubahan aturan itu memungkinkan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi Cawapres Prabowo.
Presiden ke-5 juga menyinggung soal kader yang goyang ketika membahas soliditas partai hingga utang pemerintah yang kian bertambah.
Nama Jokowi disinggung para kader yang total hadir hampir sekitar 5.000 peserta saat ditanya Mega siapa yang harus disalahkan dalam skandal MK.
Menyitir cendekiawan muslim Indonesia Sukidi, Megawati menyinggung fenomena kepemimpinan paradoks yang memadukan populisme dan machiavelli di Indonesia saat ini.
Putri Presiden Sukarno ini juga melihat ada autocratic legalism yang menjadikan hukum menjadi alat, bahkan pembenar dari ambisi kekuasaan itu.
“Dalam karakternya yang seperti ini, hukum pun dijadikan pembenar atas tindakannya yang sepertinya memenuhi kaidah demokrasi,” kata Megawati.
Terkait dengan pernyataan Megawati tersebut, pihak Istana Kepresidenan mengatakan, Rakernas V PDI Perjuangan itu merupakan agenda internal.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menilai pidato Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri juga ditujukan untuk internal.
“Presiden Jokowi tidak dalam posisi menanggapi pidato Ketum PDIP,” kata Ari kepada Tempo pada Jumat (24/5/2024) malam.
Ari menjelaskan, saat pidato itu disampaikan, Jokowi tengah berada di Istana Yogyakarta. Bahkan, sore tadi, sekitar pukul 16.15 WIB, Ari menyebut Presiden justru sedang berbagi kebahagiaan bersama warga masyarakat sekitar Istana, dengan membagikan sembako, termasuk untuk pedagang asongan, pengayuh becak, dan kaum difabel.
