YOGYAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Unjuk rasa yang kembali digelar para pedagang Teras Malioboro 2 yang tergabung dalam Paguyuban Koperasi Tri Dharma di depan Kantor Gubernur DIY, Jumat (2/8/2024), memantik Sekda DIY, Beny Suharsono angkat bicara.
Diketahui, para pedagang tersebut menyuarakan kekecewaan dan menuntut pelibatan aktif dalam proses relokasi ke Beskalan dan Ketandan.
Sekda DIY, Beny Suharsono, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk aspirasi yang perlu didengarkan.
“Kami melihat aksi ini sebagai bentuk aspirasi yang perlu didengarkan. Setiap perubahan pasti menimbulkan dinamika, dan dialog adalah kunci untuk menyelesaikan masalah,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Rencana relokasi Teras Malioboro 2 telah direncanakan sejak tahun 2024. Beny menjelaskan bahwa pihaknya telah membuka diri untuk berdialog dengan para pedagang sejak awal.
“Kami sadar bahwa tidak semua pihak akan puas dengan keputusan yang diambil, namun kami berkomitmen untuk mencari solusi terbaik bagi semua,” tambahnya.
Meskipun kewenangan pengelolaan Teras Malioboro 2 berada di bawah Pemkot Yogyakarta, Beny menegaskan bahwa Pemda DIY akan terus melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap proses relokasi.
“Kami akan memastikan bahwa proses relokasi berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.
Aksi para pedagang kali ini cukup mencolok dengan adanya keranda mayat yang diselimuti kain hitam bertuliskan “Kesejahteraan PKL Malioboro”. Ketua Paguyuban Koperasi Tri Dharma, Arif Usman, menjelaskan bahwa simbol ini merepresentasikan matinya harapan para pedagang Teras Malioboro 2 untuk mencapai kesejahteraan. “Itu adalah simbol kesejahteraan PKL yang sudah mati,” ujarnya.
Arif menjelaskan bahwa para pedagang telah lama menuntut partisipasi aktif dalam proses relokasi ke Beskalan dan Ketandan. Namun, aspirasi mereka selalu diabaikan oleh pemerintah kota, terutama Dinas Kebudayaan dan UPT Malioboro.
“Harapannya kami dilibatkan dalam proses relokasi yakni tempat dan ukuran segala macam kita diajak bicara. Bagaimana kita menempati tempat yang kita tidak tahu, padahal kita adalah pelaku di situ, kita bukan barang tapi orang yang akan menata usaha dan hidup di sana,” katanya.
Arif menambahkan bahwa pihaknya juga melaporkan dugaan maladministrasi dalam proses relokasi pedagang Teras Malioboro 2 kepada Ombudsman Indonesia (ORI). “Makanya kita laporkan ke ORI dalam hal ini maladministrasi karena kita tidak dilibatkan proses relokasi. Pelaporan masih berjalan,” jelasnya.
Selain itu, Arif mengancam akan melakukan aksi-aksi lanjutan jika tuntutannya tidak diakomodasi oleh Pemerintah DIY.
“Akan kita pertimbangkan aksi-aksi lanjutan, ini adalah masalah perut jadi selama 2 tahun di Teras Malioboro 2 kita tidak diperhatikan sama sekali,” ucapnya.
Bahkan, evaluasi kondisi pedagang Teras Malioboro 2 pun menurutnya tidak pernah dilakukan.
Karena tidak ditemui pejabat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pedagang Teras Malioboro 2 mengancam akan kembali berdagang di selasar Malioboro.
“Kalau gerbang tidak dibuka mending jualan di Selasar (Malioboro) saja,” ujar salah satu pedagang yang berorasi.
Pedagang mengaku sudah bersurat ke Pemerintah DIY satu minggu sebelum menggelar aksi, namun tidak mendapatkan respons.
“Sudah bersurat lho dari seminggu lalu, terus pemerintah kerjanya apa?” kata orator.
Dari pantauan di lapangan, massa aksi membubarkan diri sekitar pukul 17.30 WIB. Sebelum membubarkan diri, mereka berdoa bersama dan memutuskan untuk kembali berjualan ke selasar Malioboro.
