JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Mulyanto menilai, reshuffle kabinet yang hanya menyisakan waktu kerja efektif hanya 2 bulan, adalah kebijakan yang sia-sia.
Mulyanto mencontohkan, alih-alih mendukung kinerja kabinet, pergantian Menteri ESDM Arifin Tasrif ke Bahlil Lahadalia oleh Presiden Jokowi lebih bersifat politis.
Padahal, menurut Mulyanto, Presiden Joko Widodo menjelang purna tugas seharusnya bersiap memberi jalan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto daripada mengejar kebijakan secara politis.
“Menjelang purna tugas, mandeg pandita, Pemerintah semestinya bersiap-siap pamit mundur dan memberi jalan kepada Presiden Terpilih. Bukan malah ngegas secara politis kejar tayang saat injury time. Tata kelola Pemerintahan harus konsisten dijalankan agar terwujud pemerintahan yang baik dan bersih. Bukan sradak-sruduk ugal-ugalan,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulisnya pada Senin (19/8/2024).
Alih-alih membahas program strategis, Mulyanto mengatak pergantian ini hanya sia-sia dan lebih kuat pada bobot politiknya. Dia mengatakan pergantian menteri yang hanya menyisakan dua bulan menjabat tak akan efektif.
“Itu langkah bongkar-pasang yang kurang tepat. Apa yang bisa diharapkan dari menteri baru secara struktural dalam waktu kurang dari dua bulan. Pembahasan dengan DPR juga hanya tinggal satu masa sidang lagi. Jadi ini murni bersifat politis”, ujar Mulyanto.
Bahlil menjadi satu di antara tiga menteri yang dilantik di Istana Negara oleh Jokowi pagi ini. Jokowi juga mengangkat Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan HAM menggantikan Yasonna Laoly dan Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi menggantikan posisi Bahlil.
Selain itu, Jokowi juga mengangkat Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Angga Raka Prabowo. Kepala Negara juga menunjuk Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi, Hasan Nasbi sebagai Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Mulyanto menjelaskan dari sisi perundangan pekerjaan rumah yang harus dituntaskan Menteri ESDM adalah RUU EBET, PP Kebijakan Energi Nasional, dan RUU Migas. Dia menyebut pergantian ini justru akan membuat pekerjaan rumah tersebut molor.
“Apa regulasi ini bisa diselesaikan kalau tiba-tiba berganti Menteri. Menurut saya justru akan semakin molor. Tidak perlu, lah, reshuffle sekarang. Presiden seperti kurang kerjaan,” kata Mulyanto.
Oleh karena itu, Mulyanto mengatakan harusnya Presiden Joko Widodo menerbitkan bidang kerja para menteri yang semrawut, bukan reshuffle jelang suksesi. “Daripada ganti menteri lebih baik kembalikan tugas masing-masing kementerian sesuai tupoksinya,” kata dia.
Dia menyebut permasalahan Kementerian ESDM terletak pada tata kelola dan fungsi kementerian yang tumpang tindih, bukan pada posisi menteri. Oleh karena itu, Mulyanto mengatakan kondisi ini yang harusnya diurai dan diperbaiki.
“Belum lagi maraknya kasus-kasus korupsi terkait tambang ilegal timah, nikel, emas, dll, yang masalahnya bersifat kronis dan struktural. Juga soal ketidaktepat-sasaran distribusi BBM dan LPG bersubsidi yang berlarut-larut dan menekan anggaran negara dan masalah ketidakadilan,” kata Mulyanto.
