JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Sejumlah wakil rakyat di DPR RI mengaku masih betah bekerja di Jakarta. Oleh karena itu, mereka mengusulkan kepada pemerintah agar anggaran pembangunan gedung DPR di Ibu Kota Nusantara (IKN) ditempatkan di urutan yang paling akhir.
Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dedi Wahidi, serta anggota Komisi II DPR RI, Wahyu Sanjaya.
Selain itu, usulan tersebut dilontarkan, terlebih karena alasan penghematan anggaran.
Dedi Wahidi menyarankan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menunda pembangunan Gedung DPR di IKN guna menghemat anggaran yang sudah tersedot banyak di tahun sebelumnya.
“Keterbatasan anggaran tersedot terlalu banyak tahun kemarin, maka saya usul Pak Menteri, pembangunan kantor DPR di IKN diakhirkan saja. Supaya Pak Menteri, Buk Ditjen, Pak Ditjen, Rapat Dengar Pendapat (RDP) tetap bisa dilaksanakan di sini,” kata Dedi saat Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri PUPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).
Dedi menambahkan bahwa dirinya masih betah tinggal dan bekerja di Jakarta karena lokasi tempat tinggal yang dekat dengan keluarga. Selain itu, usulannya bertujuan untuk menghemat anggaran agar pembangunan jalan inpres di daerah dapat terus dilanjutkan.
“Saya masih betah di sini, Pak Menteri. Supaya juga hemat anggaran dan pembangunan inpres jalan daerah bisa dilanjutkan,” sambungnya.
Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tampak enggan menanggapi usulan tersebut. Ketika ditanya wartawan, Basuki, yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Otorita IKN, memilih untuk tidak memberikan komentar. “Saya no comment aja,” ucapnya. Namun, ia menambahkan bahwa pemerintah berencana membangun Gedung DPR di IKN pada tahun depan. “Kemungkinan 2025,” ujarnya.
Sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI Wahyu Sanjaya juga mengusulkan agar gedung DPR menjadi bangunan lembaga publik yang dibangun paling terakhir di IKN. Wahyu menyebutkan bahwa pembangunan DPR dapat dikorbankan demi memprioritaskan proyek IKN yang lebih mendesak.
“Kalau perlu yang paling pojok dan paling kecil pun tidak masalah, tetapi yang terakhir sekali saja itu,” ungkap Wahyu dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Otorita IKN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/3/2024).
