JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Rencana pembentukan kabinet zaken oleh Presiden Terpilih, Prabowo Subianto dinilai hanya sebatas wacana, dan tidak mungkin terealisasi, ketika kabinet dalam kondisi obesitas, alias terlalu banyak menteri.
Pendapat tersebut dilontarkan oleh Direktur Eksekutif Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah. Dia menilai, wacana zaken kabinet pada pemerintah Prabowo sulit terealisasi.
“Zaken kabinet sulit terwujud dikala koalisi pemerintah obesitas, andaipun terjadi, besar kemungkinan kapasitas tokoh non politisi yang masuk dalam struktur kabinet merupakan hasil rekomendasi Parpol,” kata Dedi dihubungi Selasa (24/9/2024).
Dengan situasi itu, menurutnya maka sama saja dengan pseudo Zaken atau seolah-olah Zaken.
“Sisi lain, jumlah anggota kabinet yang potensial bertambah akan kian menyulitkan realisasi kabinet Zaken,” terangnya.
Menurutnya pada tataran pemerintah pusat, seharusnya lebih ringkas dari yang sekarang ada. Bahkan perlu banyak pengurangan posisi termasuk wakil menteri, bukan justru ditambah.
“Banyaknya posisi kabinet berpeluang terbentuknya politik akomodasi yang ditujukan pada tokoh berjasa di Pilpres, belum tentu faktor kapasitas,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, Prabowo mulai menggodok nama-nama yang bakal masuk dalam komposisi di kabinetnya mendatang. Kandidat didominasi kalangan profesional, tetapi tidak menutup kemungkinan orangnya merupakan kader partai politik.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Prabowo telah memiliki catatan susunan kabinet yang dipenuhi kalangan profesional. Namun hal itu masih membutuhkan penilaian partai politik pendukungnya.
“Sekarang masih digodok terus, kan sekarang kurang berapa bulan, berapa minggu. Pak Prabowo masih terus mendengar pandangan dari semua pihak, terutama partai-partai koalisi. Tapi pak Prabowo pada waktunya juga akan mengambil keputusan terbaik bagi pemerintahan yang akan datang,” kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta sebagaimana dikutip pada Rabu (18/9/2024).
Apalagi dengan revisi UU kementerian, dimana Presiden lebih leluasa menentukan jumlah menteri sesuai kebutuhan, maka wacana zaken kabinet itu semakin jauh dan semakin sulit terwujud.
