Beranda Umum Nasional Kritik Program Magrib Mengaji Ridwan Kamil-Suswono, The Indonesian Institute: Berpotensi Perlebar Ketimpangan...

Kritik Program Magrib Mengaji Ridwan Kamil-Suswono, The Indonesian Institute: Berpotensi Perlebar Ketimpangan Sosial di Jakarta

Ketiga paslon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dan Pramono Anung-Rano Karno foto bersama setelah meneken Deklarasi Damai di Kota Tua, Selasa (24/9/2024) | tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM Program Magrib Mengaji yang menjadi janji kampanye pasangan Cagub/Cawagub  Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono dinilai terlalu eksklusif hanya untuk satu agama saja, sehingga dikhawatirkan bakal merenggangkan hubungan agama di antara masyarakat.

Kritikan tersebut disampaikan oleh The Indonesian Institute (TII) melalui peneliti Bidang Politik TII, Felia Primaresti, dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis (3/10/2024).

Menurut Felia, program Magrib Mengaji yang dikampanyekan pasangan tersebut dianggapnya tidak menjangkau banyak golongan masyarakat di Jakarta, sebab hanya eksklusif untuk masyarakat beragama Islam saja.

“Wacana kebijakan ini, meskipun terkesan berniat baik, namun hal ini dapat memperlebar ketimpangan sosial antaragama di Jakarta, terutama jika kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan keberagaman dan inklusivitas,” ujar Felia.

Menurut organisasi ini, seharusnya paslon di Pilkada Jakarta mengusulkan program-program yang bisa dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat.

Baca Juga :  Polisi Mulai Usut Dugaan Penerimaan Suap Eks Mekominfo juga Juga Ketum Projo, Budi Arie di Kasus Judi Online

“Banyak umat beragama yang hidup berdampingan di kota ini, dan masih menghadapi masalah dalam hal kebebasan beribadah. Salah satu contohnya penolakan pembangunan rumah ibadat di Jagakarsa, Jakarta Selatan, dua tahun lalu,” katanya.

Felia menilai, Jakarta sebagai kota yang multikultural seharusnya mengedepankan kebijakan yang inklusif bagi semua kelompok agama. Selain itu, kebijakan yang ditawarkan dalam kampanye juga diharapkan menjawab permasalahan dan kebutuhan utama maysarakat.

 

Ihwal kampanye yang inklusif itu, kata Felia, supaya gelaran pilkada bisa mengemas kampanye yang edukatif untuk hadirnya kebijakan yang sesuai dengan karakter masyarakat Jakarta.

Felia juga menilai bahwa pemerintah seharusnya fokus pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Tiga aspek ini disebutnya harus tersedia dengan layak di setiap daerah, tidak harus di Jakarta saja.

Baca Juga :  Kenaikan PPN jadi 12% Dinilai Bisa Sengsarakan Petani Kecil dan Hambat Swasembada Pangan

Lebih lanjut, Felia menyarankan untuk para paslon Pilkada Jakarta, dapat menawarkan kebijakan yang mampu mengatasi solusi kemacetan, polusi, kriminalitas, kemiskinan, hingga penanggulangan sampah dan banjir.

www.tempo.co