BOYOLALI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Seratusan orang lebih yang mengatasnamakan diri dari Aliansi Masyarakat Boyolali, menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas Bupati Boyolali, Senin (18/11/2024).
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes atas munculnya isu pencairan Bantuan keuangan Desa (Bankeudes).
Mereka mencuriagi pencairan Bankeudes itu sarat dengan muatan politik.
Dalam aksinya, massa membawa poster penolakan.
Mereka juga menggelar orasi secara bergantian. Intinya, massa mengancam akan melakukan tindakan jika Bankeudes ini tetap dicairkan jelang Pilkada.
Koordinatkor aksi, Bambang Budiono mengatakan, pihaknya hanya menyampaikan aspirasi kegundahan masyarakat tentang Bankeudes.
“Ini berkenaan dengan Bankeudes yang akan dikucurkan, kami mohon agar ditunda terlebih dahulu,” katanya.
Dia menyebut pencairan Bankeudes sebelum Pilkada berpotensi menimbulkan kecemburuan di antara Paslon Pilkada.
“Kalau Bankeudes diturunkan, kami menduga ada tujuan khusus untuk membantu Paslon tertentu,” ujarnya.
Makanya, sebelum terjadi (Pencairan Bankeudes), pihaknya mengadakan aksi damai tersebut. Tujuannya, supaya Bankeudes dikucurkan setelah gelaran Pilkada.
Sementara itu, Sekda Boyolali Wiwis Trisiwi Handayani mengungkapkan bahwa Pemkab belum melakukan apa-apa terkait Bankeudes tersebut.
“Bankeudes ini tak ada kaitannya dengan masalah politik,” ujar Sekda yang menemui 10 orang perwakilan massa.
Dijelaskan, dirinya bekerja secara profesional, tidak berpihak kepada partai politik manapun.
“Kami tidak punya kepentingan apa-apa. Cuma melaksanakan amanat laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan.”
Kebijakan Pemkab Boyolali terkait Bankeudes sebagai bentuk tindakan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Saat itu BPK menemukan belanja modal di 22 Kecamatan tak sesuai sesuai dengan akuntansi Publik,” paparnya.
Maka, BPK merekomendasikan bupati untuk menindaklanjuti. Sehingga untuk APBD Perubahan 2024, belanja modal masing-masing Rp 1 miliar untuk kecamatan disesuaikan dengan bantuan keuangan khusus desa.
Pihaknya juga sudah menerima surat dari pemerintah pusat agar dilakukan penundaan pencairan Bankeudes tersebut.
“Bupati juga belum mengeluarkan apapun. Tidak pernah memberikan perintah Bankeudes dicairkan sebelum Pilkada,” pungkasnya. Waskita
