JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kasus dugaan pengoplosan BBM RON 92 (Pertamax) menjadi RON 90 (Pertalite) bisa berdampak buruk pada publik. Ulah pada bos Pertamina itu bisa berisiko terhadap mesin kendaraan yang bisa mengalami kerusakan serius akibat kualitas bahan bakar yang tak sesuai.
Wakil Ketua Komisi XII DPR, Bambang Haryadi menegaskan, sangat penting untuk memahami proses verifikasi dan penetapan RON tersebut. “Kalau seandainya memang RON itu bisa dipalsukan, saya meyakini banyak kendaraan-kendaraan bermasalah,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Pertamina (Persero), Rabu (26/2/2025).
Pertanyaan tersebut dilontarkan menyusul temuan Kejaksaan Agung tentang adanya impor BBM RON 90 (setara Pertalite), 88, dan di bawah RON 92, yang selanjutnya dicampur agar menjadi BBM berkualitas RON 92 (setara Pertamax) di storage Pertamina Merak Banten. Temuan ini didapat dari penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, Subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023, yang turut melibatkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan.
Bambang menyampaikan kekhawatirannya atas skandal ini yang bisa berakibat fatal bagi kendaraan yang menggunakannya. Ia pun berencana mengundang pimpinan industri mobil di Tanah Air untuk mendapat penjelasan apakah selama ini ada kendala pada kendaraan akibat kualitas BBM yang diduga tidak sesuai.
“Jangan sampai trust publik menurun atas kasus hukum yang sedang berproses ini. Kami sangat mendukung penegakan hukum,” tandas legislator Gerindra tersebut.
Selain Pertamina, RDP juga dihadiri sejumlah perusahaan swasta BBM, yakni Presdir Mobility Shell Indonesia, Presdir PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR), Presdir PT AKR Corporindo, Dirut PT Indomobil Prima Energi, dan Dirut PT Vivo Energy Indonesia.
Modus pengoplosan ini diungkap oleh Kejaksaan Agung yang menemukan adanya praktik mencampur Pertalite (RON 90) dengan Pertamax (RON 92) di depo-depo untuk kemudian dijual dengan harga lebih tinggi. “Modus termasuk yang saya katakan RON 90 (Pertalite), tetapi dibayar (harga) RON 92 (Pertamax) kemudian diblending, dioplos, dicampur,” ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Abdul Qohar.
Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka dalam kasus ini, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan. Enam tersangka lainnya adalah SDS selaku Direktur Feedstock And Produk Optimitation PT Pertamina Internasional, ZF selaku Direktur Utama PT Pertamina Internasional Civic, AP selaku Vice President (VP) Feedstock, MKAN selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa, dan DRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
Menanggapi kasus ini, PT Pertamina membantah tudingan tersebut. Vice President Corcom PT Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menyebut bahwa produk yang dijual ke masyarakat sudah sesuai takaran dan teruji oleh Dirjen Migas. Ia menegaskan tidak ada praktik oplos Pertalite menjadi Pertamax, dan menyebut adanya miskomunikasi dalam penyampaian informasi oleh Kejagung.
“Kejagung mempermasalahkan terkait pembelian RON 90 yang dibayar seharga RON 92, bukan tentang pengoplosan,” ujar Fadjar.
Kejaksaan Agung memastikan akan membuka seluruh bukti terkait kasus ini ke publik setelah proses penyidikan selesai.
