JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Sebuah rumah belum tentu mencerminkan kemampuan ekonomi pemiliknya. Namun, ketika kepemilikan aset dijadikan salah satu indikator pemeringkatan kesejahteraan, rumah warisan pun bisa membuat sebuah keluarga bergeser ke kelompok yang dianggap lebih mampu dan akhirnya kehilangan akses bantuan pemerintah.
Persoalan semacam itu menjadi salah satu alasan Badan Pusat Statistik (BPS) didesak tidak hanya memperbaiki data masyarakat yang mengajukan sanggahan, tetapi menghitung ulang keseluruhan pemeringkatan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan dengan mengoreksi data secara parsial. Menurut dia, metode Proxy Means Test (PMT) yang digunakan untuk menentukan desil juga perlu dievaluasi karena memiliki potensi margin error yang tinggi.
“Dengan margin error yang tinggi, saya meminta BPS dan pemerintah merekalkulasi ulang semua data, bukan hanya masyarakat yang menyanggah. Artinya, ada rekalkulasi ulang mulai dari model PMT-nya, hingga penggunaan datanya,” ujar Nailul dikutip Kontan, Jumat (4/9/2026).
Menurut Nailul, salah satu persoalan yang perlu dibedah adalah cara PMT membaca kepemilikan aset sebagai cerminan kondisi ekonomi rumah tangga. Sebab, keberadaan suatu aset tidak selalu identik dengan kemampuan finansial pemiliknya.
Ia mencontohkan keluarga yang memperoleh rumah melalui warisan. Secara administratif, keluarga tersebut memang memiliki aset berupa rumah. Namun, kondisi itu tidak otomatis berarti kemampuan ekonominya meningkat.
Persoalan tersebut bisa menjadi lebih serius ketika status kepemilikan rumah justru membuat keluarga bergeser dari kelompok penerima bantuan.
Nailul menyoroti kemungkinan adanya penerima bantuan perbaikan rumah yang kemudian justru keluar dari daftar penerima bantuan sosial karena kepemilikan aset rumah tersebut terbaca sebagai indikator peningkatan kesejahteraan.
Padahal, nilai aset dan kemampuan membiayai kebutuhan sehari-hari merupakan dua hal yang tidak selalu berjalan beriringan.
Masalah lain muncul ketika masyarakat yang berada di kelompok desil 9 dan 10 dianggap berada pada posisi ekonomi yang relatif sama. Padahal, rentang kemampuan ekonomi di dalam kelompok tersebut bisa sangat jauh.
Rumah tangga yang memiliki pengeluaran sekitar Rp11 juta hingga Rp12 juta setiap bulan, misalnya, tentu memiliki kapasitas ekonomi berbeda dengan rumah tangga yang pengeluarannya telah melampaui Rp50 juta. Namun, keduanya berpotensi berada dalam kelompok desil yang sama.
Karena itu, Nailul menilai pemeringkatan terutama pada desil 6 hingga 10 perlu dibuat lebih rinci agar tidak menciptakan kesan bahwa seluruh rumah tangga dalam kelompok tersebut otomatis sudah tidak membutuhkan intervensi pemerintah.
“Makanya, sebaiknya harus dikelompokkan lagi terutama di desil 6-10. Jangan sampai ada persepsi mereka didata masuk ‘kaya’, tetapi ternyata masih susah juga,” ujarnya.
Kesalahan pemeringkatan tersebut bukan sekadar persoalan statistik. Dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat karena desil menjadi salah satu dasar dalam menentukan akses terhadap berbagai program pemerintah.
Nailul mengingatkan adanya risiko exclusion error, yakni kondisi ketika warga yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan justru tersingkir dari program perlindungan sosial akibat salah klasifikasi.
Salah satu contohnya adalah peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dapat dikeluarkan dari kepesertaan karena masuk desil 6-10, meskipun kondisi ekonominya masih belum cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan secara mandiri.
Menurut Nailul, pemerintah juga perlu membedakan antara aset yang benar-benar menunjukkan kapasitas ekonomi dengan aset yang dimiliki karena faktor nonproduktif, seperti warisan.
Ia menilai kepemilikan saham maupun surat utang negara, misalnya, lebih relevan untuk melihat kapasitas ekonomi dibandingkan sekadar mencatat kepemilikan rumah yang diperoleh dari warisan.
Atas berbagai persoalan tersebut, Nailul meminta pemerintah tidak terburu-buru menjadikan desil sebagai dasar penyaluran bantuan sosial maupun subsidi sebelum proses evaluasi dan perbaikan dilakukan.
Menurut dia, pembenahan seharusnya tidak berhenti pada pembaruan data. Formula dan metode estimasi yang digunakan untuk menentukan posisi ekonomi rumah tangga juga harus diuji kembali agar kesalahan klasifikasi tidak berujung pada hilangnya hak masyarakat yang semestinya mendapatkan bantuan.
Desakan evaluasi tersebut muncul di tengah proses perbaikan data desil yang saat ini juga menjadi perhatian DPR.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, sebelumnya mengatakan DPR telah meminta BPS mempercepat penyelesaian sanggahan masyarakat terhadap penetapan desil.
DPR meminta proses perbaikan terhadap data yang diajukan masyarakat melalui kanal sanggah BPS dapat diselesaikan paling lambat dalam waktu dua minggu.
“Target untuk perbaikan desil ini kami tadi menyampaikan agar maksimal dua minggu harus tuntas ketika masyarakat kita mengajukan sanggah desil tersebut melalui kanal-kanal yang sudah disiapkan oleh BPS RI,” ujar Lalu di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (2/8/2026).
Selain mempercepat mekanisme sanggah, DPR meminta BPS melakukan pembaruan data secara berkala. Transparansi mengenai sumber data yang dipakai untuk menentukan posisi desil masyarakat juga dinilai penting.
Sebab, penentuan desil bukan sekadar urusan angka di dalam database. Posisi tersebut dapat menentukan apakah seseorang masih memperoleh bantuan sosial, dapat mengakses KIP Kuliah, atau justru dianggap sudah berada di luar kelompok yang membutuhkan dukungan pemerintah.
Dengan demikian, ketika klasifikasi desil keliru, persoalannya bukan hanya apakah sebuah angka dalam DTSEN tepat atau tidak. Yang dipertaruhkan adalah apakah kebijakan berbasis data tersebut benar-benar mampu menemukan masyarakat yang membutuhkan, atau justru membuat sebagian dari mereka tersingkir karena ukuran kesejahteraan yang tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi riil. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
