JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Karanganyar

Riwayat Perjalanan Hilangnya Nama Rohadi Widodo Berganti Robert Kristanto di Rekomendasi DPP Golkar

Bupati Karanganyar, Juliyatmono menunjukkan surat rekomendasi DPP Golkar yang menunjuk dirinya berpasangan dengan Rober Kristanto, Senin (8/1/2018).

 

Bupati Karanganyar, Juliyatmono menunjukkan surat rekomendasi DPP Golkar yang menunjuk dirinya berpasangan dengan Rober Kristanto, Senin (8/1/2018).

KARANGANYAR–  Setelah lama puasa bicara soal politik, terutama menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada), Bupati Karanganyar, Juliyatmono, akhirnya angkat bicara. Termasuk soal riwayat terbitnya rekomendasi DPP Golkar yang menduetkannya dengan kader PDIP dan hilangnya nama Wabup Rohadi Widodo yang sejak awal digadang bakal mendampinginya.

Yuli,  sapaan akrab Juliyatmono, berusaha menepis tudingan dianggap ingkar janji dan mengkhianati komitmen dengan menunjukkan bukti surat rekomendasi kepada wartawan Senin (8/1/2018). Ia juga menjelaskan kronologis kenapa akhirnya muncul duet Yuli-Robert dan tersingkirnya nama Rohadi Widodo.

Baca Juga :  AHY: Demokrat Akan Berkoalisi untuk Perubahan Indonesia  yang Lebih Baik

Ketua DPD Golkar Karanganyar itu mengungkap sebenarnya sejak awal dirinya tetap berkomitmen berpasangan dengan Rohadi Widodo dalam pilkada Karanganyar 2018, dan tidak ada alasan untuk berpisah.

Dijelaskannya, pada tahun 2017 lalu, Partai Golkar secara resmi  mengusung kembali  dirinya untuk tetap maju dalam Pilkada Karanganyar. Surat usulan tersebut, kemudian diajukan ke Partai Golkar Jawa Tengah. Tentang siapa yang akan menjadi wakil bupati, sepenuhnya diserahkan kepada Juliyatmono.

Baca Juga :  Perbarindo Jateng Gandeng 12 Perguruan Tinggi Guna Menampung Lulusan Siap Kerja

“Karena siapa yang akan menjadi wakil diserahkan sepenuhnya kepada saya, maka saya tetap mengajukan nama Rohadi Widodo. Pengajuan nama Rohadi Widodo ini, tidak berubah sampai kapanpun,” kata Juliyatmono, Senin (08/01/2018).

Pengajuan nama Rohadi Widido ini, terus bertahan sampai Partai Golkar melaksanakan Munaslub pada bulan Desember 2017 lalu. Dijelaskannya, semua rekomendasi Pilkada ditata ulang dan kewenangan sepenuhnya berada di tangan DPP.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini