Kapolres Sragen, AKBP Arif Budiman, bersama Dandim 0725 Letkol Arh Camas SP, dan forkompida saat apel Ikrar Komitmen Netralitas TNI-Polri di Pilkada 2018 di Alun-Alun Sragen, Selasa (13/2/2018). Foto/JSnews
SRAGEN– Kapolres Sragen, AKBP Arif Budiman menegaskan tidak akan mentolerir segala bentuk tindakan anggota institusinya yang bisa berpotensi merusak netralitas TNI maupun Polri di Pilkada 2018. Tak hanya itu, ia juga meminta keluarga Polri untuk lebih baik menghindari terlibat aktif atau bersentuhan dengan hal mengarah politik untuk menghindari bias yang bisa mempengaruhi TNI-Polri untuk menjalankan netralitas di Pilkada 2018.
Hal itu disampaikan menyusul komitmen untuk menjaga netralitas TNI-Polri yang sudah diikrarkan dalam Apel Komitmen Netralitas TNI-Polri Selasa (13/2/2018). Apel dihelat di Alun-alun Sragen dengan dipimpin Dandim 0725/Srg, Letkol (Arh) Camas Sigit Prasetyo dan Kapolres, AKBP Arif Budiman serta ditirukan seluruh peserta dari TNI-Polri. Seluruh personel TNI dan Polri juga mengenakan ikat kepala merah putih pada apel itu.
“Kami tegaskan bahwa tidak akan mentolerir segala tindakan yang merusak netralitas TNI-Polri. Begitu pula bagi keluarga, akan lebih baik untuk tidak ikut terlibat hal-hal yang bersinggungan dengan politik atau Pilkada, ” paparnya.
Menurut Kapolres, ada lima poin yang diikrarkan bersama dengan dibacakan Dandim dalam apel pagi itu. Sikap netral yang didengungkan itu diantaranya tidak menggunakan wewenang, memberikan dukungan politik dan keberpihakan kepada pasangan calon, tidak memberikan fasilitas dinas maupun pribadi guna kepentingan politik bagi pasangan calon.
Kemudian tidak memakai, memasang atribut dan foto bersama pasangan calon dan memberikan pengamanan secara Aladil dan setara kepada semua pasangan calon.
“Yang perlu dipahami, kadang tindakan itu dilakukan tidak secara sadar. Misalnya karena niatnya mungkin ingin membantu, mobil backbone dipinjamkan untuk angkut baliho atau umbul-umbul bergambar paslon. Nah, ini bisa kena. Makanya personel kita tegaskan untuk berhati-hati dan tidak meminjamkan fasilitas untuk kegiatan berbau politik. Sekalipun mungkin dimintai bantuan, daripada menjadi masalah nantinya, ” tegasnya.
Pucuk pimpinan Polres Sragen itu berharap ikrar tersebut tidak hanya di sampaikan secara lisan semata. Akan tetapi lebih penting dibalik itu semuanya adalah mengaplikasikan serta melaksanakan dalam setiap rangkaian kegiatan pengamanan, maupun juga kehidupan bermasyarakat yang kita laksanakan.
“Pesta demokrasi ini merupakan wujud dari amanah konstitusi, di mana kita sebagai bagian dari aparatur negara yang bertanggung jawab, terkait pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta pertahanan, bertanggungjawab untuk mengamankan seluruh rangkaian tahapan dari awal sampai akhir pelantikan secara adil dan tidak pandang bulu, “ tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolres juga mengharap adanya komunikasi antara TNI-Polri dengan seluruh penyelenggara Pemilu, para kontestan Pemilu baik dari parpol maupun paslon sehingga proses Pilkada bisa berjalan kondusif tanpa ada ekses negatif. Wardoyo
