SRAGEN- Meski mengklaim sudah menunjukkan beberapa pencapaian dan keberhasilan, kinerja dua tahun pemerintahan Yuni-Dedy ternyata belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Bahkan, kinerja dua tahun pertama dinilai masih jauh dari visi misi yang didengungkan saat kampanye.
Penilaian itu disampaikan Ketua LSM Forum Masyarakat Sragen (Formas), Andang Basuki. Dari refleksi dua tahun pemerintahan Yuni-Dedy yang jatuh pada 4 Mei lalu, ia menilai masih banyak catatan merah yang mewarnai kinerja dua tahun pertama.
“Dalam sejarah bupati sragen, kemiskinan denhan angka tertinggi justru terjadi saat dijabat Bupati Yuni saat ini. Pembangunan infrastuktur yang dijanjikan dua tahun pertama tuntas, sampai dua tahun 4 Mei juga masih banyak jalan dan jembatan rusak yang belum terselesaikan. Terlepas dari saat ini dimulai lelang, janji 2 tahun tuntas itu belum tercapai, ” paparnya Minggu (6/5/2018).
Menurut Andang, pembangunan infrastruktur memang sangat diperlukan. Akan tetapi ia memandang infrastruktur bukan solusi terbaik dalam pengentasan kemiskinan karena itu hanya salah satu variablenya. Ia menilai orang miskin tidak bisa dientaskan oleh infrastruktur semata.
Menurutnya variabel yang pokok dalam pengentasan kemiskinan adalah memperbesar pendapatan si miskin dan mengurangi pengeluaran si miskin.
Sebaliknya, ia menilai pembangunan infrastruktur hingga Pemkab harus berhutang Rp 200 miliar itu lebih berkesan pada bagi-bagi kue kepada orang yang dulu pernah berjasa menghantarkan sampai singgasana.
“Dampak yang langsung dirasakan warga miskin tidak ada. Bahkan proyek malah jadi rebutan antar relawan yang kemarin medukung. Saya yakin jika Rp 200 miliar itu yang Rp 100 miliar itu buat pengentasan kemiskinan, Sragen blakan bebas dari angka kemiskinan melampaui provinsi dan nasional yang programnya masih terkesan normatif,” terangnya.
Dari aspek pendidikan, Andang menilai janji sekolah gratis dari SD sampai SMP yang dijanjikan, juga masih jauh panggang dari api. Masih banyaknya pungutan liar dan iuran di sekolah, adalah alasannya dan hal itu akhirnya membebani wali murid termasuk wali murid tidak mampu.
“Dari sisi pelayanan publik, banyaknya pungli menunjukan bahwa pengeluaran orang miskin tidak pernah di perhatikan sebagai solusi dari pengentasan Kemiskinan,” imbuhnya.
Terpisah, Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati saat berbicara dalam acara Refleksi dua tahun pemerintahannya bersama Dedy Endriyatno, Jumat (4/5/2018) lalu mengaku sudah berupaya semaksimal mungkin mewujudkan tujuh program unggulan untuk kesejahteraan rakyat yang menjadi janji politiknya saat kampanye.
Meski belum maksimal, ia mengklaim ada beberapa pencapaian yang dinilainya berhasil dalam dua tahun ini.
Dari aspek infrastruktur yang ia janjikan tuntas dalam dua tahun pertama, Bupati Yuni mengaku di akhir 2017, pembangunan yang digeber sudah mampu meningkatkan kondisi jalan.
“Kondisi infrastruktur awal memimpin 2016, setidaknya kondisi jalan di Sragen yang baik hanya 46 %. Di 2017 pemerintah menganggarkan Rp 211 miliar dan hasilnya terbangun 3 jembatan baru dan 100 km jalan yang diperbaiki. Pada 2017 kondisi jalan yang baik di kabupaten Sragen meningkat menjadi 59,52 %,” ujarnya.
Lantas pada 2018 pemerintah menganggarkan Rp 242 miiliar yang artinya 30 persen belanja langsung. Sehingga dibangun 5 jembatan baru dan 2 rehab jembatan serta 65 paket perbaikan jalan.
”Awal bulan Mei ini kita bisa mulai semuanya,” ujarnya.
Kemudian dari aspek pendidikan gratis, ia mengklaim sudah memenuhinya termasuk program pelatihan untuk Guru Rp 1 miliar sudah terrealisasi SD sampai SMP.
Padahal sebelumnya pada 2015 anggaran pelatihan guru hanya Rp 735 juta, sekarang dinaikkan menjadi Rp 2,805 miliar pada 2018.
Janji menjadikan desa basis pembangunan menurutnya direalisasi dengan memberikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) senilai Rp 72 miliar tahun 2016 dan Rp 83 miliar di 2018 ke desa. Wardoyo
