SRAGEN- Santernya kabar terkait dugaan adanya skenario penyebaran “broker” dengan tarif ratusan juga di seleksi perangkat desa (Perdes), dibantah Pemkab Sragen. Bupati melalui Sekda Tatag Prabawanto membantah adanya lingkaran setan oknum broker yang kini marak mendekati calon-calon Perdes dengan mengaku orang dekat dan suruhan bupati untuk menarik imbalan dengan janji meluluskan.
Hal itu disampaikan Sekda saat menggelar jumpa pers kepada wartawan, Senin (2/7/2018).
“Tidak ada itu lingkaran setan atau lingkaran iblis di seleksi Perdes. Kami tegaskan seleksi akan digelar sesuai aturan dan yang menangani adalah pihak ketiga dengan panitia desa, ” paparnya.
Seperti bupati, Sekda juga menandaskan agar masyarakat maupun calon tak terpengaruh dengan janji manis oknum atau pihak yang merasa dekat dengan Sekda, Bupati, dan orang-orang sekitar pemerintahan.
“Saya minta jangan terpengaruh janji manis mereka yang mengaku bisa meluluskan dengan imbalan uang. Jangan!!, ” tegasnya.
Ia berharap panitia desa bisa menggelar rekrutmen dengan independen. Sebab aturan penilaian sudah digariskan di Perbup.
Yakni 30 persen nilai dari panitia desa dan 70 persen dari ujian yang digelar pihak ketiga.
“Dan semua sudah terukur bobotnya. Jangan sampai ada yang memanipulasi,buat data palsu. Karena semua sudah ada indikatornya. Misalnya untuk pendidikan, sarjana, SMK itu sudah ada nilainya. Untuk nilai PDLT, pengurus PKH atau anggota BPD juga sudah ada nilainya sendiri-sendiri. Nggak akan bisa dimanipulasi, ” tegas Sekda.
Sebelumnya, Anggota Divisi Hukum dan HAM LSM Forum Masyarakat Sragen (Formas), Sri Wahono menilai broker yang bermain di rekrutmen perangkat desa memang seperti sudah diskenario dan mirip lingkaran setan. Ia juga meyakini mereka bermain dengan bekingan dan tetap memiliki keterkaitan dengan unsur pengambil kebijakan.
“Kami yakin, karena banyak laporan yang masuk memang menguatkan itu. Sepertinya memang sudah diskenario dan dirancang rapi. Menyebar orang di lapangan lalu mematok tarif dan kami yakin tetap ada setoran. Faktanya saat mutasi Perdes kemarin yang jadi sebagian besar yang bayar dan lewatnya juga oknum-oknum seperti itu, ” tandasnya.
Ia berharap masyarakat bisa melawan dan berani bertindak jika melihat calon yang jadi memang dianggap tak berkompeten dan terindikasi lolos dengan membayar.
“Sragen ini bukan hanya milik relawan dan penguasa saja. Warga juga punya hak. Kalau memang enggak bisa menggelar rekrutmen yang benar-benar obyektif dan hanya memprioritaskan yang bayar, sekalian saja dibebaskan dan dibuka liar. Daripada labelnya independen dan transparan tapi nyatanya yang jadi juga bukan yang benar-benar punya kompetensi tapi yang bisa bayar, ” urainya kesal. Wardoyo
