KARANGANYAR- Pembatasan pembelian solar di sejumlah SPBU, mulai dikeluhkan. Keluhan tidak hanya datang dari para pengelola angkutan, keluhan pembatasan pembelian solar juga datang dari para petani.
Seperti yang dikeluhkan oleh Gandhi, petani warga RT 08/09 Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu ini.
Menurut penuturan Gandhi, memasuki musim tanam ini yang bersamaan dengan musim kemarau, untuk mengairi areal persawahanan miliknya seluas 4000 meter, harus menggunakan sumur pompa yang menggunakan mesin diesel. Dalam sehari, dibutuhkan sebanyak 25 liter untuk menghidupkan mesin pompa air miliknya.
Disisi lain, pembelian solar juga harus dibatasi. Diungkapkannya, selama ini, dia bersama para petani yang menggunakan pompa air, membeli solar subsidi dari SPBU.
“Berat juga mas. Saya mengairi sawah menggunakan sumur dengan mesin diesel. Tapi saat ini solar subsidi juga susah diperoleh. Kalau menggunakan solar non subsidi, agak berat, karena akan menambah biaya produksi,. Kami hanya minta perhatian khusus dari pemerintah kepada para petani. Apalagi saat musim kemarau ini,” kata Gandhi, Selasa (04/09/2018)
Terbatasnya pembelian solar ini juga dikeluhkan oleh para pengusaha angkutan di Karanganyar. Agus Suwito, salah satu pengusaha angkutan jurusan Solo-Tawangmangu melalui telepon selularnya, mengatakan saat ini, pembelian solar hanya dibatasi sebanyak 35 liter, dengan harga Rp 5.150 per liter. Padahal sebelumnya tidak ada pembatasan.
Menurut Agus, jika harus diganti dengan Dexlit (pengganti solar, red) yang harganya Rp 9000 per liter, akan sangat berdampak pada penghasilan.
“Pembatasan sangat berdampak mas, terutama pendapatan. Apalagi kalau diganti dengan dexlit yang harganya lebih mahal,” keluhnya, Selasa (04/09/2018).
Agus Suwito menyesalkan adanya pemebatasan pembelian solar ini. Pasalnya, kebijakan ini sama sekali belum pernah disosialisasikan sebelumnya.
“ Seharusnya ada sosialiasi terlebih dahulu sebelum menerapkan kebijakan,” ujarnya.
Semenetara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Karanganyar, Darwanto mendesak Pemkab melakukan komunikasi bersama Pemprov Jawa Tengah, untuk membahas pembatasan pembelian solar ini.
“ Segera komunikasi dengan Pemprov Jawa Tengah. Ketidaklancaran pasokan bahan bakar solar ini, pasti akan berdampak ke seluruh sektor, baik pertanian maupun perdagangan dan angkutan,” tandasnya. Wardoyo
