KARANGANYAR- Proses pembahasan anggaran perubahan APBD tahun 2018, yang dilaksanakan di ruang OR, DPRD Karanganyar, Kamis (27/09/2018) sore diwarnai aksi walk out oleh anggota badan anggaran (Banggar) yang berasal dari Fraksi PKS dan Fraksi Partai Gerindra.
Informasi yang dihimpun aksi WO dua fraksi ini saat proses pembahasan disebabkan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) tidak dapat memberikan jawaban mengenai realisasi bantuan keuangan (Bankeu) Desa, sebagaimana yang disampaikan kedua fraksi dalam pemandangan umum fraksi, beberapa hari lalu.
Ketika dikonfirmasi, dua anggota banggar dari Fraksi PKS, Darwanto dan Sri Hartono, belum dapat dikonfirmasi. Pasalnya, ketjlika dihungi melalui telepon selularnya, keduanya tidak memberikan respon.
Sementara itu, anggota Banggar DPRD Karanganyar membenarkan jika anggota Banggar yang berasal dari fraksi PKS dan Fraksi Partai Gerindra meninggalkan ruangan saat proses pembahasan perubahan APBD tahun 2018 berlangsung.
“Saat proses pembahasan, anggota banggar dari Fraksi PKS dan Fraksi Partai Gerindra, meminta kejelasan mengenai bankeu Desa yang belum juga dicairkan. Namun TAPD yang diwakili kepala Badan keuangan Daerah, tidak bisa memberikan penjelasan dan tidak dapat memastikan kapan Bankeu tersebut dapat dicairkan,” kata Endang, Jumat (29/09/2018).
Karena tidak mendapat kepastian, akhirnya anggota Banggar dari kedua fraksi ini, meninggalkan ruangan rapat.
Sementara itu, Ketua DPRD Karanganyar, sekaligus Ketua Banggar, Sumanto mengatakan, aksi walk out yang dilakukan, merupakan hak dari anggota banggar yang berasal dari Fraksi PKS dan Fraksi Partai Gerindra.
Meskipun meninggalkan ruangan, kata Sumanto, proses pembahasan terus berlanjut. Hasil rapat Banggar ini,selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna.
“Proses terus berjalan. Pembahasa d tingkat Banggar telah selesai meskipun anggaota Banggar dari dua fraksi meninggalkan rapat. Proses selanjutnya, hasil pembahasan ini, akan kita sampaikan ke dalam rapat paripurna,’ terang Sumanto.
Sebagaimana diketahui, bantuan keuangan desa sebesar Rp14 milyar belum direalisasikan. Untuk bantuan hibah kepada kelompok masyarakat tersebut segera direalisasikan paling lambat 28 september 2018. Hal tersebut ditegaskan Fraksi PKS pemandangan umum fraksi mengenai Rancangan Perubahan APBD (RPAPBD) Kabupaten Karanganyar TA 2018 Senin (24/09/2018) malam.
Ketua Fraaksi PKS, Sri Hartono, mengatakan, para Kepala Desa dan Kelompok Masyarakat penerima hibah telah mengajukan proposal dan proses verifikasi juga sudah selesai dilakukan oleh dinas terkait. Pembuatan rekening bank sudah dilakukan oleh pihak penerima bankeu dan hibah.
Sehingga tinggal menunggu SK Bupati untuk diterbitkan agar bankeu dan hibah segera bisa direalisasikan.
“ Kita minta segera saja direalisasikan karena seluruh prosedur telah dilaksanakan,” kata Sri Hartono.
Menurut Sri Hartono, percepatan realisasi bankeu dan hibah ini akan segera memperbesar serapan anggaran yang pada bulan September baru mencapai angka 55,57%. Wardoyo
