SRAGEN- Aksi demo keprihatinan penanganan kasus Kasda Sragen Senin (17/12/2018) diwarnai orasi berapi-api di Alun-alun Sragen. Koordinator aksi sekaligus koordinator Komunitas Peduli dan Pemerhati Sragen (Komppas), Sunarto menyebut penanganan kasus Kasda yang dibuka di tahun politik dengan penetapan mantan Bupati Agus Fatchur Rahman, sarat dengan kejanggalan bernuansa politis.
Di hadapan ratusan massa dari berbagai wilayah, Sunarto juga menyebut istilah broker atau tengkulak politik yang ingin memanfaatkan situasi dengan mengganjal Agus Fatchur Rahman di Pileg DPR RI. Menurutnya, penetapan status tersangka di tahun politik terkesan sangat janggal.
“Ini sangat aneh, kenapa dilakukan di tahun politik. Jaksa yang menyidik proses itu kemudian dipindah ke Klaten. Makanya kita warga Sragen enggak terima, kita lawan. Di sisa usia saya ini, saya terpaksa turun ke jalan. Kami enggak rela Sragen yang ayem tentrem dikotori dengan permainan dan orang enggak bersalah ditetapkan tersangka,” papar Sunarto.
Ia juga menyebut ada tengkulak-tengkulak politik yang ingin bermain untuk mengganjal langkah Agus di DPR RI. Menurutnya para broker politik itu ketakutan dan tak rela ada putra daerah Sragen, Agus Fatchur Rahman, yang punya dukungan warga cukup kuat, bisa maju di DPR RI.
“Apakah panjenengan semua setuju Agus jadi wakil Sragen di DPR RI,” seru Sunarto yang dijawab setuju dari warga.
Ia pun mengajak warga Sragen untuk bangkit dan melawan ketidakadilan. Ia menyampaikan Sragen punya harga diri jika ada sengkuni yang ingin menghancurkan Sragen.
“Sengkunine mari kita basmi. Sragen punya harga diri. Jangan mau dikotori oleh sengkuni-sengkuni,” tandasnya.
Sampai di kantor Kejari, massa gagal masuk lantaran pintu gerbang ditutup rapat dan dijaga oleh aparat kepolisian. Hanya perwakilan massa yang diperbolehkan masuk menyampaikan aspirasi dan surat yang mereka kirimkan.
Sementara, Kajari Sragen Muh Sumartono seusai menerima perwakilan massa menyampaikan pihaknya sudah menerima surat keberatan dari para peserta aksi. Surat itu nantinya akan disampaikan ke Kejati dan Kejagung.
Saat ditanya tudingan adanya muatan politis dalam penanganan kasus Kasda, Kajari menjawab tidak tahu.
“Wah saya nggak tahu itu (politis). Saya nggak sampai ke situ,” terangnya. Wardoyo
