JAKARTA – Makelar anggaran ditengarai masih bergentayangan. Dalam praktiknya, mereka kerao memberi janji kepada oemerintah daerah untuk mempermudah mendapatkan kucuran dana dari pusat.
Pernyataan itu dilontarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberi sambutan di deoan ratusan pejabat daerah dalam acara Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (10/12/ 2018).
Dikatakan Sri, para makelar biasanya berjanji mempermudah suatu daerah untuk mendapatkan anggaran yang lebih dari pemerintah pusat.
“Banyak pemerintah daerah terpilih, mudah mendapatkan godaan ini,” kata Sri.
Sri tak menutup kemungkinan masih ada beberapa makelar di Kementerian Keuangan. Mereka kadang berasal dari Kementerian Keuangan namun tidak mengurusi langsung urusan pengalokasian anggaran ke daerah.
Tapi mereka berperan seperti makelar. Sedangkan banyak pemerintah daerah yang tak tahu sehingga menjadi korban.
Sebagaimana diketahui, awal Mei 2018, KPK menangkap Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Ditjen Perimbangan Keuangan Yaya Purnomo. Yaya diduga terlibat dalam kasus korupsi penerimaan hadiah terkait dengan usulan dana keuangan daerah pada RAPBN Perubahan 2018.
Untuk itulah, kata Sri, kementeriannya telah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membersihkan orang-orang tersebut.
Selain itu, ujar Sri Mulyani, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, yang mengurusi pengalokasian anggaran ke daerah, juga mulai melakukan transformasi agar praktik-praktik terlarang itu tidak terjadi.
