KLATEN-Pers diharapkan menjadi bagian dari sebuah solusi dalam permasalahan-permasalahan bangsa, termasuk di dalamnya kondisi kontestasi politik dalam proses Pemilu saat ini yang mengalami polarisasi sangat tajam di masyarakat.
Demikian diungkapkan oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Surakarta, Anas Syahirul saat menjadi nara sumber dalam sarasehan Hari Pers Nasional (HPN) 2019 di Kabupaten Klaten, Senin (18/2/2019).
“Tugas pers adalah menginformasikan sekaligus sebagai kontrol sosial masyarakat. Namun pers juga dituntut lebih tidak sebatas it. Kini pers juga harus bisa menjadi bagian dari solusi atu pemecahan atas persoalan-persoalan warga dan bangsa. Pers harus bisa menjadi part of solution,” kata Anas.
Anas mencontohkan kondisi saat ini di mana, akibat kontestasi politik dalam Pemilu, masyarakat seakan terbelah dan terkotak-kotak. Polarisasi yang terjadi di masyarakat sudah membahayakan.
“Apalagi gempuran berita bohong, fake news, fitnah dan kebencian terus berseliweran. Di sejumlah tempat karena beda pandangan politik sampai berujung hilangnya nyawa seseorang. Pertalian persaudaraan putus, persatuan bangsa goyah dan seabrek persoalan lainnya. Pers harus hadir menjadi bagian solusi. Pers juga bisa menjadi clearence check, fact checking dan penyejuk suasana,” ungkapnya.
Lebih jauh Anas juga menyampaikan konstelasi media saat ini di tengah hiruk pikuk politik. Karena itulah masyarakat juga diharapkan lebih bijaksana dalam menyikapi beragam info di media.
Sarasehan yang mengambil tema “Peran Media dalam Menjaga Pemilu 2019 dan Pilkades yaang Aman dan Damai” itu juga menghadirkan pembicara lain yakni Suwarmin (Pemred Solopos) dan Sri Warsiti (wartawan senior Klaten). Sarasehan juga sekaligus memperingati HUT 52 Radio Siaran Publik Daerah (RSPD) Klaten.
Pemimpin Redaksi Solopos, Suwarmin menyampaikan, saat ini nyaris semua orang merasa sebagai seorang wartawan. Keberadaan medsos menjadi sarana bagi semua orang untuk menyampaikan seseutau dan kemudian dikonsumsi publik.
“Sementara yang disampaikan belum tentu semuanya benar. Info-info yang tidak benar itulah yang kadang menambah ketidaknyamanan di masyarakat. Berbeda dengan pers yang bekerja dengan ketentuan-ketentunagn profesionaliems yang dilindungi undang-undang,” katanya.
Ditambahkannya, insan pers harus bebas dari intervensi kepentingan partai politik maupun kekuasaan alias imparsialitas. Sedangkan dari sisi penulisan, berita harus jujur dan adil dari sikap subyektifitas wartawan. Jangan sampai kebencian terhadap suatu kelompok menjadikan pers kehilangan sikap adilnya dalam kerja jurnalistik. “Kerja-kerja jurnalistik pers harus memathui kode atik dan regulasi yang ada, sehingga lebih dipercaya dibanding media sosial,” katanya
Sedangkan Kepala Biro Harian Kedaulatan Rakyat, Sri Warsiti menekankan agar pers bisa mendengar jeritan hati rakyat. Pers harus peka melihat persoalan-persoalan masyarakat di sekitarnya sehingga karya jurnalistik itu mampu mewarnai kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat.
“Itu tidak perlu muluk-muluk, dimulai saja dari problematika masyarakat yang ada di sekitar kita. Misalnya soal penggusuran, penambangan liar yang merugikan warga, perjudian dan lainnya. Inilah fungsi pers sebagai pilar keempat demokrasi dan kontrol sosial,” paparnya.
Pers mempunyai peran strategis untuk merawat NKRI dari ancaman perpecahan antar anak bangsa khususnya menghadapi tahun politik dengan hajatan pemilihan umum kepala desa, Pemilu legislatif dan Pemilu presiden/wakil presiden 2019 yang rentan konflik.(Marwantoro)
