JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Inti persoalan masalah pengembangan riset di Indonesia, belum disinggung oleh kedua Cawapres dalam, Minggu (17/3/2019) malam. Problem itu menyangkut minimnya anggaran dan buruknya koordinasi antara lembaga riset yang ada.
Demikian diungkapkan oleh pengamat dari lembaga kajian Indef (Institute for Development of Economics and Finance), Ahmad Heri Firdaus, Senin (18/3/2019).
“Lembaga yang mewadahi riset sudah ada di Indonesia. Ada LIPI, Kementerian Ristekdikti, BPPT. Yang diperlukan adalah koordinasi agar lebih sinergis,” kata Heri ketika dimintai tanggapannya mengenai usulan para Cawapres dalam debat, Minggu (17/3/2019) malam.
Heri memandang lebih baik meningkatkan koordinasi antara lembaga riset yang sudah ada, agar hasil riset bisa berguna bagi pengembangan kegiatan ekonomi dan sosial, ketimbang membuat lembaga baru yang mensentralisasi atau memusatkan kegiatan riset.
Selain itu, kata Heri, dalam debat putaran ketiga malam ini, kedua cawapres juga belum melontarkan gagasan spesifik untuk peningkatan anggaran riset.
Menurut data Bank Dunia di akhir 2017, dana riset Indonesia hanya sebesar 0,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Jumlah anggaran riset itu tertinggal jauh dari Thailand yang sebesar 0,6 persen PDB, Malaysia 1,1 persen PDB, China dua persen PDB ataupun Singapura yang sebesar 2,6 persen PDB.
“Anggaran riset kita masih sangat kecil. Untuk meningkatkan anggaran riset, perlu kerja sama dengan dunia usaha atau investor, tapi pemerintah harus bikin regulasi yang nyaman agar dunia usaha atau investor mau berperan lebih banyak dalam meningkatkan anggaran riset,” kata Heri.
Heri menekankan pemerintah tidak akan mungkin hanya mengandalkan instrumen fiskal APBN untuk mendanai kebutuhan riset.
“Beri investor kepastian dalam jangka waktu tertentu, baik kepastian dari sisi fiskal maupun nonfiskal. Insenstif fiskal yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan investor selama masih bisa diakomodasi,” ujar dia.
Dalam debat cawapres Minggu, calon Wakil Presiden 01 Ma’ruf Amin melontarkan gagasan agar berbagai lembaga-lembaga dan instansi negara di bidang riset disentralisasikan dalam Badan Riset Nasional.
Cawapres 02 Sandiaga Uno menanggapi rencana cawapres 01 Ma-ruf Amin dengan mengatakan, pembentukan Badan Riset Nasional hanya menambah jumlah lembaga yang menangani bidang riset dan justru menambahkan panjang birokrasi.
