SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Dewan Pengurus Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Pusat Madiun menegaskan saat ini jumlah warga atau anggota PSHT Pusat Madiun di seluruh Indonesia dan luar negeri sudah mencapai 50 juta orang. Meski demikian, kekuatan anggota itu tak akan membuat organisasi PSHT tergiur ditarik untuk kepentingan politik.
Sebaliknya, PSHT Pusat Madiun tetap berdiri pada posisi netral dan tidak akan berafiliasi politik pada Pileg maupun Pilpres 17 April mendatang. Sanksi tegas hingga pemecatan akan dijatuhkan bagi warga atau pengurus yang terbukti mencoba menarik PSHT dalam ranah politik.
Penegasan itu disampaikan Ketua Dewan PSHT Pusat Madiun, Issoebiantoro saat menghadiri Deklarasi Netralitas PSHT dan Mendukung Pemilu Damai di Sragen belum lama ini. Ia mengatakan saat ini jumlah warga PSHT Pusat Madiun sudah mencapai 50 juta orang.
Mereka tersebar di 297 cabang di seluruh Indonesia dan komisariat sejumlah negara di luar negeri.
“Sampai saat ini, jumlah warga PSHT Pusat Madiun sudah mencapai 50 juta. Karena cabang kita sudah ada 297 cabang di seluruh Indonesia. Belum di luar negeri, sudah terbentuk semacam komisariat di Korea, Taiwan, Hongkong, Malaysia, Korsel dan Australia. Bahkan sekarang yang tinggal menunggu peresmian adalah komisariat di Saudi Arabia,” papar Soebiantoro kepada JOGLOSEMARNEWS.COM .
Meski punya potensi kekuatan anggota yang besar, Soebiantoro menegaskan PSHT Pusat Madiun tetap akan memegang teguh komitmen untuk netral dan tidak berafiliasi politik. Sejauh ini, mendekati Pemilu, menurutnya belum ada yang menarik-narik ke politik.
“Karena memang sejak awal kita tegaskan netral dan ini sudah menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar. Di AD/ART juga sudah disebutkan kita tidak berpolitik. Kalau ada pengurus atau warga yang mengatasnamakan organisasi mau menarik ke politik, itu pelanggaran dan ada sanksinya. Mulai skorsing sampai pecat,” tegasnya.
Di sisi lain, ia menegaskan PSHT tetap mendukung dan siap menjunjung tinggi NKRI serta mengutamakan persatuan kesatuan. Termasuk deklarasi damai yang digelar juga sebagai wujud komitmen untuk mendukung jangan sampai terjadi kegaduhan atau anarkisme pada Pemilu mendatang.
“NKRI harga mati. Pancasila dan UUD 1945 landasan yang harus dipertahankan.Apabila ada oknum yang akan menggangu Pancasila dan UUD 45, PSHT Pusat Madiun di seluruh Indonesia siap tampil paling depan,” tandasnya.
Ditambahkan, PSHT Pusat Madiun memang menjunjung tinggi persatuan serta NKRI lantaran PSHT mewadahi warga dengan beraneka suku, ras, hingga latar belakang.
Deklarasi di PSHT Sragen itu merupakan kelanjutan dari agenda serupa yang sudah digelar di berbagai daerah. Seperti di Samarinda Kalimantan Timur, Karanganyar dan berbagai daerah lainnya.
“Intinya bahwa PSHT seluruh Indonesia sepakat melaksanakan deklarasi damai di Pileg dan Pilpres,” pungkasnya.
Sementara, Ketua Dewan Pertimbangan PSHT Cabang Sragen Pusat Madiun, Edi Indriyanto menyampaikan deklarasi netralitas PSHT itu dihadiri 10.000 warga. Mereka terdiri dari warga yang berasal dari 20 ranting di semua kecamatan di Sragen.
Deklarasi bertujuan untuk menetralisir situasi dan kondisi di Kabupaten Sragen khususnya dalam rangka menyongsong Pileg dan Pilpres agar berjalan damai, tertib, aman dan bermartabat.
“Sehingga keluarga besar PSHT Cabang Sragen Pusat Madiun benar-benar tak terkontaminasi dan tercerai-berai karena beda politiknya. Karena di AD/ART sudah ditegaskan bahwa PSHT tidak berafiliasi politik manapun. PSHT adalah organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pencaksilat, beladiri dan sosial,” tegasnya. Wardoyo
