SUKOHARJO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kalangan tokoh agama, tokoh masyarakat, ulama dan perwakilan pondok pesantren di Sukoharjo berkumpul membahas isu isu yang berkembang paska Pemilu, Sabtu (18/5/2019). Mereka sepakat mendeklarasikan menolak aksi People Power.
Deklarasi dilakukan saat Kementrian Agama Kabupaten Sukoharjo menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama dengan menggundang para Tokoh Agama, Masyarakat, Ulama dan perwakilan Pondok Pesantren di Rumah Makan Pak Harto Begajah Kecamatan Sukoharjo Kota, Sabtu (17/05/2019).
Hadir dalam kegiatan tersebut Komandan Kodim 0276 Sukoharjo Lentkol Inf Chandra Ariyadi Prakoso dan Kabag Ops Polres Sukoharjo Kompol Teguh Prasetyo sebagai narasumber. Selain itu juga terlihat para tokoh agama seperti ketua Muhamadiya Sukoharjo H Wiwoho Aji Santoso, Kepala Kemenag H Ikhsan Muhadi, Ketua FKUB Sukoharjo H Zainul Abas, Ketua Dewan Masjid Wawan Pribadi dan tokoh tokoh lainya.
Kepala Kemenag Sukoharjo, H Ikhsan Muhadi saat membuka acara mengatakan, bahwa saat ini bangsa kita baru saja melaksanakan hajat besar nasional yaitu Pemilu 2019. Ia menyebut banyak riak-riak yg ingin membuat situasi yang kurang kondusif.
“Makanya selaku tokoh agama harus bisa menangkal berita hoax atau isu provokatip yg muaranya ingin mengganggu stabilitas kamtibmas,” katanya.
Senada, Dandim Letkol Inf Chanra Ariyadi Prakosa menjelaskan bahwa paska hajat besar yakni pemilu, masih ada sebagian besar masyarakat yang kurang puas dengan hasil pemilu sementara oleh KPU.
Dengan pertemuan ini Dandim berharap upaya persuasif bagi ulama dan ormas islam untuk menghimbau agar bisa menjaga kamtibmas.
“Semoga pertemuan ini selalu rutin di selenggarakan dengan nuansa yang berbeda untuk menciptakan situasi di Sukoharjo yang aman dan kondusif,” jelasnya.
Tak jauh beda, Kabag Ops Kompol Teguh Prasetyo mengatakan hajat besar bangsa indonesia yaitu pemilu 2019 telah berhasil dilalui dengan aman dan kondusif. Dari penyelenggara pemilu dari Tingkat TPS hingga KPU dan Bawaslu berjalan lancar.
“Meskipun dalam prosesnya tetap ada riak-riak ketidakpuasan itu ibarat pepatah tak ada gading yang tak retak. Yang mana apabila ada kekurangan atau ketidak puasan ada prosedur dan mekanisme hukum yang dapat di tempuh,” kata Kabag Ops.
Di akhir acara para tokoh agama, tokoh masyarakat, ulama dan perwakilan Pondok Pesantren dengan didampingi Kepala Kemenag, Dandim dan Kabag Ops mendeklarasikan penolakan aksi People Power. Dengan dipimpin oleh Ketua Muhamadiyah Sukoharjo H Wiwoho Aji Santoso menirukan deklarasi. Berikut isi deklarasinya.
“Kami Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat diKabupaten Sukoharjo menolak Aksi People Power yang dapat memecah belah bangsa Indonesia dan mendukung upaya pemerintah untuk menegakan hukum dan menjaga keutuhan NKRI”. Wardoyo
