SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Sebanyak 45 anggota DPRD Kabupaten Sragen terpilih periode 2019-2024, resmi dikukuhkan hari ini, Rabu (28/8/2019).
Rangkaian pelantikan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB, di ruang paripurna DPRD Sragen.
Pelantikan diawali dengan pembacaan surat keputusan Gubernur Jawa Tengah, tentang pemberhentian anggota DPRD periode 2014-2019 dan pengangkatan anggota DPRD periode 2019-2024.
Dilanjutkan dengan pembacaan sumpah janji yang dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Sragen Ahmad Yasin.
Acara dipuncaki dengan penyerahan palu dan buku memori dari Ketua DPRD lama, Bambang Samekto, kepada ketua sementara, Suparno.
Dari total 45 anggota dewan yang dilantik, 9 di antaranya merupakan wajah baru. PDI Perjuangan memiliki anggota terbanyak dengan 13 kursi, disusul Partai Kebangkitan Bangsa dengan 7 kursi.
“Insyaallah dalam 2 minggu ke depan sudah ada pimpinan (DPRD) definitif. Sehingga fraksi dan alat kelengkapan dewan lainnya juga bisa segera dibentuk, agar dewan yang baru segera bisa bekerja dengan optimal,” ujar Ketua DPRD sementara, Suparno, kepada wartawan, Rabu (28/8/2019).
Dalam sambutannya di hadapan sidang, Suparno mengatakan bahwa DPRD Sragen yang baru dilantik adalah orang-orang pinter semua.
Ia bahkan mengistilahkan jika sebelumnya bintang empat, DPRD yang baru ini kelasnya bintang 9.
“Kalau dewan yang dulu bintang 4, dewan sekarang ini bintang 9. Saya yakin dewan ini orang-orang pinter semua,” terangnya.
Sementara ditemui usai pelaksanaan sumpah janji, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati, berharap peningkatan sinergitas DPRD dengan Pemkab Sragen, demi terwujudnya visi misi Bupati untuk memajukan masyarakat.
“Tahun 2020 kami akan membangun mal pelayanan publik, yang tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Tentunya kami mengharapkan dukungan penuh dari DPRD agar pembangunan mal ini bisa segera terwujud,” kata Yuni.
Mal pelayanan publik, lanjut Yuni, tentunya selaras dengan instruksi Presiden Joko Widodo untuk mempermudah investasi dan perijinan. Mal ini nantinya akan menampung seluruh pelayanan perijinan di Sragen ini, sehingga diyakini akan mempermudah akses masyarakat memperoleh pelayanan prima.
“Nantinya akan dibangun di kompleks Teknopark. Dananya 20 Miliar saja belum cukup karena di samping hardware kita juga butuh softwarenya. Seluruh pelayanan dinas, bahkan kepolisian dan imigrasi akan kita kumpulkan dalam satu tempat,” urai Yuni. Wardoyo
