JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DI Yogyakarta menyebut proses lelang pembangunan tol Solo-Yogyakarta dan Bawen-Yogyakarta akan dimulai September 2019.
Proses lelang sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat.
Pemprov DIY pun nantinya bertugas untuk mengeluarkan izin pemanfaatan lahan (IPL) atau Penlok serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.
Sekda DIY, Gatot Saptadi menyebutkan, dari informasi yang diterima memang akan rencana untuk lelang pembangunan jalur tol pada September mendatang.
Meski demikian, wewenang untuk melaksanakan lelang ini nantinya berada di tangan pemerintah pusat.
“Yang lelang khan pusat artinya tidak ada persoalan. Tetapi, untuk tol Bawen-Yogyakarta dan Tol Solo-Yogyakarta. Untuk tol yang Kulonprogo keputusan terakhir sudah ada kesepakatan, tapi saya belum lihat barangnya,” ujar Gatot, Kamis (29/8/2019).
Gatot menjelaskan, posisi Pemda dalam hal ini adalah menyetujui untuk rencana ini. Kemudian, desain untukjalan tol ini bisa segera dibuat.
Setelahnya, akan ada proses sosialisasi dari Pemda. Untuk proses sosialisasi ini memang menunggu tim dari pemrakarsa proyek.
“Sosialisasi, nunggu tim artinya teman-teman pemrakarsa merapat bentuk tim,” jelasnya.
Setelah adanya sosialisasi ini, kemudian menjadi acuan untuk Pemda dalam mengeluarkan IPL dan Penlok. IPL atau Penlok yang dikeluarkan ini, ujarnya, tergantung dari sosialisasi yang dilaksanakan.
“Jika masih ada penolakan belum kami keluarkan,” jelasnya.
Dia juga menegaskan jika jalur tol di kawasan Kulonprogo tidak memotong kawasan aerotropolis. Beberapa pertimbangan dalam pembahasan jalan tol Yogyakarta-Cilacap ini diantaranya adalah terkait dengan potensi pemisahan kawasan aerotropolis.
Hal ini tentunya bertentangan dengan konsep pengembangan yang tengah digalakkan saat ini.
“Jadi bahasa pembelahan ini artinya ada pemisahan pusat aerotropolis. Artinya jelas, lagi dibangun dan baru mau dieksplor tetapi malah terdampak jalan tol, ” paparnya.
Adapun terkait dengan rencana pemindahan pusat perkantoran Pemda Kulonprogo, sangat terkait dengan rencana tol ini.
Jalur tol ini nantinya akan disesuaikan dengan rencana pemindahan pusat perkantoran Pemkab Kulonprogo.
Dia menyebutkan, kemungkinan pusat perkantoran ini akan digeser di sebelah timur Kota Wates.
Di salah satu desa di Kecamatan Pengasih, dimungkinkan letak pusat perkantoran Pemda Kulonprogo nantinya berada.
Kepala Bappeda DIY, Budi Wibowo menjelaskan, persoalan membelah Kota Wates ini menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan tol Yogya-Cilacap.
Menurut Budi, ada juga usulan untuk menggeser jalur tol di utara Kota Wates.
Hanya saja, persoalan ini adalah terkait dengan biaya yang cukup mahal.
Hal yang paling penting, paparnya, adalah jalan tol tersebut melewati pinggir kawasan aerotropolis.
“Intinya, jangan sampai membelah kawasan aerotropolis. Konstruksinya bisa elevated ataupun artgrade,” jelasnya.
Lelang pembangunan tol Solo-Yogya sepanjang 91,93 kilometer itu akan segera dilakukan awal September mendatang.
Hal ini menyusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X telah menyepakati trase Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo yang diajukan pemerintah pusat.
Dengan demikian, dalam waktu dekat pembangunan tol sepanjang 91,93 kilometer itu dapat segera direalisasikan.
“Trase Solo-Yogya sudah disepakati Gubernur Jawa Tengah pekan lalu. Sedangkan, untuk Yogya-Kulonprogo semalam sudah disetujui Sultan,” kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto di Kompleks Parlemen, Rabu (28/8/2019).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, trase yang disepakati nantinya mulai dari Solo-Prambanan-Selokan Mataram-Yogya. Setelah itu menuju wilayah utara menghindari wilayah Aeropolis.
Pekan depan, ia menambahkan, akan dimulai proses lelang pengadaan proyek yang diperkirakan menelan investasi Rp 22,54 triliun tersebtu.
“Tender di minggu pertama September ini sama BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol),” ujarnya.
