JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kenaikan iuran BPJS diyakini tidak akan memberatkan rakyat. Sebagai analogi, di era milenial ini, masyarakat tidak merasa keberatan membeli pulsa.
“Beli pulsa aja jauh lebih besar dari itu. Masak lebih mementingkan pulsa daripada kesehatan?” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (8/10/2019).
Menurut JK, kenaikan iuran itu untuk menutupi defisit yang dialami BPJS Kesehatan tiap tahunnya. Pemerintah, kata dia, juga tetap menanggung biaya lebih dari 120 juta masyarakat tidak mampu.
“Sebenarnya ini hanya cara pergantian defisit, karena kalau defisit pemerintah juga bayar. Tapi kalau ini naik tarif, pemerintah juga yang bayar yang lebih 120 juta itu,” ujarnya.
JK berujar, masyarakat yang tidak masuk kategori kurang mampu seharusnya tidak masalah jika iuran BPJS Kesehatan dinaikkan sekitar Rp 20.000.
“Itu kurang lebih Rp 20.000 per bulan itu seharga satu bungkus rokok bagi yang merokok, jadi jangan dianggap itu menyusahkan rakyat kecil,” ucapnya.
Selain itu, kata JK, ke depan pembiayaan iuran BPJS Kesehatan akan dibantu oleh pemerintah daerah.
“Artinya penduduk satu daerah, ini silakan kelola dengan dana sekian. Lebih desentralistis. Pokoknya kalau sudah naik, kalau sudah naik dan tidak ada lagi defisitnya,” ujarnya.
