JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

JK Bandingkan Kenaikan Iuran BPJS dengan Pulsa

Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu dengan Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2019) / tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kenaikan iuran BPJS diyakini tidak akan memberatkan rakyat. Sebagai analogi, di era milenial ini, masyarakat tidak merasa keberatan membeli pulsa.

“Beli pulsa aja jauh lebih besar dari itu. Masak lebih mementingkan pulsa daripada kesehatan?” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Menurut JK, kenaikan iuran itu untuk menutupi defisit yang dialami BPJS Kesehatan tiap tahunnya. Pemerintah, kata dia, juga tetap menanggung biaya lebih dari 120 juta masyarakat tidak mampu.

Baca Juga :  Kasus Korupsi di PT Dirgantara Indonesia, KPK Tetapkan Dirut PAL Sebagai Tersangka

“Sebenarnya ini hanya cara pergantian defisit, karena kalau defisit pemerintah juga bayar. Tapi kalau ini naik tarif, pemerintah juga yang bayar yang lebih 120 juta itu,” ujarnya.

JK berujar, masyarakat yang tidak masuk kategori kurang mampu seharusnya tidak masalah jika iuran BPJS Kesehatan dinaikkan sekitar Rp 20.000.

Baca Juga :  Viral Foto Kendaraan Berat Masuk Habitat Komodo, Netizen Sedih. Badan Otorita Pariwisata: Semua Sudah Melalui Kajian Mendalam

“Itu kurang lebih Rp 20.000 per bulan itu seharga satu bungkus rokok bagi yang merokok, jadi jangan dianggap itu menyusahkan rakyat kecil,” ucapnya.

Selain itu, kata JK, ke depan pembiayaan iuran BPJS Kesehatan akan dibantu oleh pemerintah daerah.

“Artinya penduduk satu daerah, ini silakan kelola dengan dana sekian. Lebih desentralistis. Pokoknya kalau sudah naik, kalau sudah naik dan tidak ada lagi defisitnya,” ujarnya.

www.tempo.co