Beranda Daerah Semarang Catat, 5.500 Ibu Hamil di Semarang Kini Dalam Pengawasan. Ketua IBI Ungkap...

Catat, 5.500 Ibu Hamil di Semarang Kini Dalam Pengawasan. Ketua IBI Ungkap 2018 Ada 7 Yang Meninggal 

Ilustrasi/tempo.co
Ilustrasi/tempo.co

SEMARANG, JOGLOSEMARNEWS.COM  -Pemerintah Kabupaten Semarang terus berupaya menurunkan angka kehamilan risiko tinggi. Salah satunya dengan mengintensifkan pengawasan terhadap ibu hamil dengan risiko tinggi.

Menurut Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Semarang, Sundari setiap tahun di wilayah kerjanya, rata-rata terdapat 15.500 kehamilan.

“Dari 15.500 kehamilan tersebut, 5.500 di antaranya terhitung kehamilan risiko tinggi,” jelasnya dalam acara peringatan HUT Bidan ke-68 di halaman kantor Kecamatan Bawen, Kamis (7/11/2019). Dari jumlah kehamilan risiko tinggi tersebut, pada 2018 terdapat tujuh ibu yang meninggal dunia.

Sementara soal stunting, Sundari mengungkapkan Kabupaten Semarang tidak termasuk daerah locus.

“Soal stunting, kita aman. Alhamdulillah di seluruh kecamatan angka kelahiran stunting hampir tidak ada,” paparnya.

Baca Juga :  Gandeng KPID, Kemenag Jateng Akan Pantau Siaran Keagamaan

Sundari mengungkapkan, jumlah bidan di Kabupaten Semarang jumlahnya sekitar 800 orang.

“Mereka siap sedia menjalankan program dari Dinas Kesehatan untuk memantau kehamilan hingga kelahiran,” jelasnya.

Selain itu, ada juga Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) yang didirikan dengan tujuan memercepat penanganan ibu hamil dan mengurangi risiko kematian saat melahirkan.

“Ada enam Rumah Tunggu Kelahiran difungsikan untuk menampung ibu hamil yang akan melahirkan beserta keluarganya dengan langsung diawasi tenaga bidan yang ditugaskan,” katanya.

RTK tersebut, lanjutnya, bertujuan mendekatkan ibu hamil dengan petugas medis.

“Kabupaten Semarang itu kan wilayahnya luas, meski ada 26 puskesmas, tapi yang untuk wilayah berbatasan dengan Purwodadi, Demak, dan Boyolali tidak terjangkau. Jadi Rumah Tunggu Kelahiran itu bertujuan untuk pendampingan,” ungkap Sundari.

Baca Juga :  Wakil Ketua DPRD Jateng Sepakat Tak Ada Pembatasan Pasokan Susu dari Peternak ke Industri Pengolahan. Tata Kelola Produksi Juga Diperbaiki

Selain pendampingan di bidang medis, petugas juga menguruskan tentang jaminan sosial kesehatan. Wardoyo