SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Mencuatnya instruksi DPD PDIP Jateng agar semua kader fraksi mendaftarkan diri dalam Pilkada, mulai memunculkan spekulasi baru. Tak terkecuali di Sragen.
Munculnya nama mantan Ketua DPRD yang bakal didapuk Ketua Fraksi PDIP, Bambang Samekto mendaftar ke DPD, mendadak membuat heboh spekulasi politik.
Pengamat politik pun memandang majunya Bambang Samkekto yang akrab disapa Totok atau BS, bakal menjadi pembeda dan berpotensi mengobrak-abrik peta politik di Pilkada Sragen 2020.
Pengamat politik yang juga mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sragen, Roso Prajoko menilai sebuah kewajaran jika BS mendaftar sebagai cawabup karena dinilai punya modal dan potensi yang cukup kuat.
Sosoknya yang muda dan pernah menjabat Ketua DPRD Sragen, dipandang menjadi representasi generasi milenial.
Terlebih, kiprahnya di kontestasi kepala daerah juga pernah dilakukan pada 2015 lalu meski baru sebatas di jajag pendapat.
”Kalau jadi mendaftar dan benar berpasangan dengan Yuni adalah sebuah kejutan. Karena BSE (Bambang Samekto, red) pernah muncul di publik saat pilkada 2015 lalu yang saat itu akan disandingkan dengan Agus Fatchur Rahman (AFR) namun tidak jadi berpasangan,” papar Roso kepada wartawan Selasa (10/12/2019).
Namun ia memandang, peluang Totok mendampingi Yuni, akan sangat tergantung mekanisme partai dari DPP PDIP. Karena jumlah calon yang mendaftar ke PDIP cukup banyak.
Menurut Roso, secara figur, Totok dinilai sudah cukup dikenal oleh pemilih milenial. Selama ini, Totok juga selalu muncul di permukaan dengan jargon dekat dengan kaum milenial.
”Dia juga cukup dikenal karena pernah menjadi ketua DPRD dan ketua DPC PDIP sehingga secara popularitas cukup populer,” ujarnya.
Namun, ia menegaskan langkah Totok dalam percaturan politik selama ini tidaklah selalu mulus. Sejarah mencatat bahwa BS pernah gagal menahkodai DPC PDIP karena kalah dalam mengusung Yuni-Darmawan dalam pilkada 2011 lalu.
”Untuk itu perlu adanya komunikasi politik antara BSE dengan Yuni dan dengan DPP PDIP agar rekomendasi jatuh ke tangan Yuni-Bambang,” terangnya.
Peta Politik Berubah
Lebih lanjut, Roso mengingatkan potensi rekomendasi jatuh Yuni- Bambang tentu akan berpeluang mengobrak-abrik peta politik. Jika itu terjadi, maka akan membuyarkan skenario dan manuver Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang selama ini berharap kembal digandeng Yuni.
PKS yang selama ini mengusung Dedy Endriyatno sangat mungkin menggalang kekuatan dengan golkar PAN, Nasdem bahkan juga dengan Demokrat.
Roso melihat jika BSE menerima rekomendasi kemungkinan besar akan ada dua pasang bakal calon bupati. Sehingga suhu politik di Sragen akan sengit dan ramai. Roso menyarankan dengan mendaftarnya BSE maka parpol di parlemen harusnya segera mnggalang kekuatan untuk menjalin koalisi parpol dan menyiapkan calonnya.
“Sehingga jika di kemudian hari terjadi perubahan sudah siap semua. Karena tren di PDIP, rekomdasi biasanya diturunkan di saat saat akhir. Kalau mulai menggalang koalisi kekuatan partai bisa merata dan jangan takut untuk bertarung,” serunya.
Lantas dia mengingatkan fakta tahun 2011 telah membuktikan bahwa PDIP yang berkoalisi partai besar dan mengusung Yuni-Darmawan bisa kalah melawan koalisi Golkar, PAN dan PPP yang mengusung AFR-Daryanto.
”Ini bukti sejarah dan bisa dijadikan pelajaran bahwa koalisi besar belum pasti menang. Semua tergantung dari tim dilapangan figur calon dan rekam jejak calon,” ujarnya.
Sementara, Sekretaris DPC PDIP Sragen, Suparno menegaskan bukan BSE saja figur kader yang mendaftar. Semua anggota legislatif dari PDIP diimbau untuk mendaftarkan sebagai bakal calon di Pilkada Sragen 2020.
Dia mengatakan DPD memang mengeluarkan imbauan agar semua anggota Fraksi PDIP di Sragen untuk mendaftar sebagai bakal calon ke Pilkada 2020.
”Yang jelas ada imbauan dari DPD agar semua anggota fraksi terkecuali dua nama, untuk mendaftar sebagai calon,” terangnya
Saat ini anggota Fraksi PDIP di DPRD ada 13 orang. Suparno juga menyebut dua nama pengecualian yang tak boleh mendaftar itu adalah dirinya sendiri dan Wulan Purnamasari.
Soal potensi duet Yuni-Dedy jilid 2 atau kemungkinan PDIP memilih alternatif lain dengan mencalonkan semua balon dari internal PDIP, menurutnya semua masih bisa terjadi dan bisa juga tidak.
“Soal itu, sepenuhnya kewenangan dan mekanisme ada di tangan DPP. Tugas kita hanya membuka pendaftaran saja,” tandasnya.
Sementara, Bambang Samekto sendiri masih enggan berkomentar perihal konstelasi politik dan spekulasi yang beredar soal kemungkinan PDIP mencalonkan cabup-cawabup internal setelah dirinya maju mendaftarkan balon. Wardoyo