KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM – Wacana pemberian sepeda motor baru untuk kendaraan operasional dinas bagi kalagan Kades dan lurah, disambut suka cita oleh mereka.
Hampir sebagian besar Kades mengaku dengan senang hati menerima bantuan kendaraan operasional yang disebut akan dibelikan jenis Yamaha N Max.
Kades Salam, Kecamatan Karangpandan, Sutardi mengapresiasi positif wacana itu.
Sebab menuturkan sepeda motor dinas yang ada saat ini telah berusia 5 tahun. Secara kondisi sebenarnya masih layak pakai.
Tapi jika Pemkab akan memberikan yang baru, ia menyebut sepeda motor yang lama nantinya bisa digunakan oleh sekretaris desa.
“Kondisi motor lama saat ini, masih bisa dipakai. Kami tidak sendiri tidak menuntut. Tapi kalau dikasih yang baru ya Alhamdulillah. Jika Pemkab ada anggaran, ya tidak ada masalah,” paparnya dihubungi wartawan, Minggu (1/12/2019).
Untuk anggaran perawatan jika nanti diserahkan ke desa, ia menyebut hal itu juga tidak ada masalah.
“Semua masuk ke desa, yang penting dirawat,” tuturnya.
Hal senada dikatakan Kades Jaten, Kecamatan Jateng, Harga Satoto. Ia mengaku senang menerima sepeda motor baru sebagai kendaraan operasional.
“Secara pribadi sih senang saja mas. Disamping itu, kita juga tidak ketinggalan dengan Sukoharjo dan Klaten yang lebih dulu memberikan motor baru untuk Kadesnya,” kata dia.
Sebelumnya, Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lentera, Indardi Heru Santoso memandang kebijakan Pemkab membeli motor baru untuk Kades itu dinilai kurang tepat.
Menurutnya selain urgensinya tidak terlalu mendesak, pembelian motor dinas yang total menyerap Rp 4,9 miliar itu menunjukkan Pemkab dan DPRD Karanganyar tidak memiliki sense of crisis terhadap situasi dan kondisi masyarakat Karanganyar saat ini.
“Para Kades sudah memiliki kendaraan dinas. Mestinya anggaran yang terbatas itu untuk membenahi layanan dasar bagi publik, seperti pendidikan, kesehatan dan warga tidak mampu. Apalagi masih banyak warga Karanaganyar yang miskin. Pengadaan sepeda motor baru ini, semakin memperjelas bahwa Pemkab dan DPRD tidak memiliki sense of crisis,” ujarnya.
Pemkab dan DPRD seharusnya lebih cermat dalam penganggaran mengingat terbatasnya anggaran yang sangat besar terserap untuk pegawai. Sisanya harus digunakan dengan cermat tepat guna demi efisiensi.
“Kami minta agar gubernur dapat mencermati APBD Karanganyar ini, tertama untuk pengadaan sepeda motor bagi para Kades. Jangan asal disetujui,” tandasnya. Wardoyo
