SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemkab Sragen meminta Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Nadiem Makarim untuk melakukan penguatan mata pelajaran (mapel) pendidikan budi pekerti dan pendidikan kewarganegaraan ke dalam kurikulum pendidikan.
Hal itu dipandang penting menyikapi situasi generasi muda saat ini yang sangat rentan terpengaruh indoktrinasi.
Hal itu disampaikan Sekda Sragen, Tatag Prabawanto saat menjadi inspektur upacara (Irup) di SMAN 1 Sumberlawang, Senin (10/2/2020). Sekda didaulat menjadi irup dalam pembinaan SMA/K secara serentak yang digelar bupati dan 63 pejabat Forkompida hingga Muspika di 20 kecamatan pagi tadi.
Di SMAN 1 Sumberlawang, Sekda memimpin upacara yang dimulai pukul 07.00 WIB. Upacara diikuti semua siswa, guru dan karyawan di SMAN tersebut.
Mengawali amanat, Sekda membacakan sambutan Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati yang intinya agar menekankan kembali nilai-nilai wawasan kebangsaan dan pancasila agar terhindar dari paham radikalisme.
Selanjutnya, Sekda menggambarkan bahwa kondisi bangsa Indonesia yang plural, amat rentan dipecahbelah jika tidak punya jiwa kebangsaan dan ideologi pancasila yang kuat.
“Jangan sampai seperti Yugoslavia. Negara besar yang wilayahnya satu daratan di eropa saja, bisa dipecah. Apalagi kita yang terdiri pulau-pulau. Makanya ayo kita bangun bersama-sama semangat nasionalisme ini,” paparnya di hadapan ratusan siswa.
Sekda menguraikan pengadu domba itu tak butuh menguasai negara ini. Tapi dengan diadu domba maka kekuatan bangsa akan rapuh dan para pihak itu bisa menyusup.
Karenanya, ia mengajak untuk menghindari hal-hal bersifat radikalisme, bullying satu dengan yang lain, serta mendiskreditkan orang lain dalam kehidupan sehari-hari.
“Saya asli Sumberlawang. Saya titip kepada pendidik dan pengajar jadikan siswa-siswa yang berkarakter. Didik dan ajarilah mereka jadi manusia yang memanusiakan orang lain. Jangan ajari mereka mengkerdilkan dirinya sendiri,” tuturnya.
Sekda menguraikan apel serentak tanggal 10 Februari digelar di 64 SMA/K di seluruh Sragen. Menurutnya, hal itu digelar untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak SMA/K terkait semangat mencintai Pancasila, NKRI dan memahami UUD 1945 serta Bhineka Tunggal Ika.
Menurutnya, negeri ini sangat majemuk sehingga jangan sampai mudah terindoktrinasi oleh pihak-pihak yang ingin merubah ideologi negara.
“Harapan kami PPKN dan Budi Pekerti bisa jadi dan dimasukkan ke kurikulum pendidikan dengan penguatan dan porsi durasi yang lebih. Kita berharap Pak Menteri Nadiem Makarim bisa mulai memahami dan mendalami situasi yang ada sekarang ini perlu dibenahi,” tukasnya.
Dalam waktu bersamaan, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati Bertindak juga bertindak sebagai pembina upacara di SMAN 2 Sragen sedangkan Wabup di SMKN 1 Jenar.
“Peningkatan wawasan kebangsaan ini menjadi sangat penting karena belum lama ini di SMK dan SMA Sragen terjadi intoleransi dan juga ancaman radikalisme melalui ekstrakurikuler Rohis,” papar bupati.
Kepala SMAN 1 Sumberlawang, Suranti Tri Umiatsih mengatakan kegiatan pembinaan oleh jajaran pejabat Muspida itu sangat bagus dalam rangka membina karakter anak. Sebab ia memandang selama ini, generasi muda masih kurang dalam karakter sehingga perlu diperkuat.
“Ini bagus, ada perhatian dari Pemda. Harapan kami tidak hanya momen-momen seperti ini, tapi kalau bisa diberikan rutin sebulan sekali dan nggak hanya pas upacara saja,” paparnya.
Soal penguatan budi pekerti dan PPKN, menurutnya di kurikulum K13 saat ini memang sudah ada. Akan tetapi implementasinya diintegrasikan dan durasi jamnya hanya 3 jam.
Hal itu berbeda dengan kurikulum dulu yang kedua mata pelajaran itu dipisah sendiri dan durasinya lebih lama. Karenanya ia juga sependapat jika ada penguatan di dua pelajaran itu dengan durasi jam ditingkatkan.
“Kami setuju, karena dengan dijadikan satu seperti sekarang, akhirnya kita penambahannya pada kebiasaan-kebiasaan karakter keseharian. Seperti di sini, untuk kedisiplinan jam 07.00 WIB, pintu gerbang sudah langsung ditutup. Yang telat, kita tangani,” terangnya.
Terkait insiden radikalisme dan intoleransi yang sempat terjadi di beberapa sekolah di Sragen beberapa waktu lalu, pihaknya mengaku ikut prihatin.
“Makanya di sini kita lakukan antisipasi kegiatan anak-anak seperti kerohanian dan ekskul harus dilakukan di hari sekolah dan dibawah pengawasan langsung dari guru. Lalu ada SOP-nya dan bapak ibu guru ikut terjun langsung mengawasi. Sehingga semua kegiatan dan ekskul bisa terkontrol dan terpantau,” tandasnya. Wardoyo
