JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Sebanyak 13.000 aparat sipil negara (ASN) di Banyuwangi, Jawa Timur berhasil mengumpulkan beras untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.
Beras tersebut dikumpulkan melalui program yang digalang oleh Pemkab Banyuwangi bertajuk ‘Penggalangan Beras dari ASN’ yang sifatnya sukarela.
Bupati Banyuwangi, Aswar Anas mengatakan, belasan ribu ASN itu diharapkan bisa memberi sumbangsih berupa beras 10 kilogram, minyak goreng, maupun mi instan untuk dibagikan ke warga miskin yang lebih membutuhkan.
Sebelum puasa, paket sembako itu sudah terkumpul. Total diperoleh 5.000 paket sembako. Bahkan juga terjadi surplus 6 ton beras.
Beras tersebut tidak dibagikan, tapi sebagai cadangan Pemkab Banyuwangi jika ke depan warga terdampak bertambah lagi.
“ASN ini mengumpulkan beras 10 kilogram, minyak goreng, mie dan seterusnya untuk menambal, ini gotong royong,” ucap Azwar.
Pengumpulan tersebut, menurut Azwar dilakukan sejak sebelum puasa dan sekarang stok sudah terkumpul di masing-masing dinas.
“Total ada ribuan paket, 5.000 paket. Contohnya Dinas Pertanian, sekarang terkumpul enam ton beras. Itu tidak kami bagikan tapi jadi cadangan kami ketika ada yang terdampak baru,” pungkas dia.
Sebelumnya, Azwar Anas membeberkan sempat mengalami kendala mengenai bantuan bagi warga miskin yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19) di daerahnya.
Ia mengatakan, sebelum wabah virus corona melanda, ada 35.000 warga miskin dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bermasalah.
Padahal, warga yang tidak memiliki NIK akan sulit terdaftar sebagai penerima bantuan.
“Kita sebelum Covid-19 ada PR 35.000 orang miskin yang NIK-nya bermasalah. Sementara kalau mereka nggak punya NIK, akan sulit menerima bantuan,” kata Azwar dalam diskusi virtual di akun Facebook Tempo Media, Sabtu (30/5/2020).
Lantaran itulah, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan jemput bola. Hasilnya, 17.000 dari 35.000 warga miskin tanpa NIK sudah terdaftar.
Sisanya, 18.000 diurus kemudian tapi ternyata wabah Covid-19 sudah melanda.
Hari demi hari kata Azwar, setiap orang yang merasakan dampak ekonomi terhenti akibat Covid-19 terus bertambah karena perusahaan seperti perhotelan atau pabrik melakukan pengurangan pegawai.
“Nah ini bahaya jumlah semakin besar tentu dana Pemda tidak cukup,” tuturnya.
