SEMARANG, JOGLOSEMARNEWS.COM – Beredarnya video demonstrasi penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila, yang berlangsung di depan Gedung Parlemen DPR RI, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020 lalu disertai aksi pembakaran bendera PKI (Partai Komunis Indonesia) dan bendera PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) telah menuai polemik publik.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang merupakan kader PDI Perjuangan menegaskan PDI Perjuangan termasuk dalam barisan yang sesuai konstitusi dan dasar negara serta anti Partai Komunis Indonesia (PKI).
Di sisi lain, Ganjar Pranowo menyesalkan adanya pembakaran bendera PDIP oleh massa yang melakukan demonstrasi di depan gedung DPR RI, Rabu (26/6) tersebut. Kendati demikian, Ganjar meminta seluruh kader PDIP tidak terpancing aksi provokasi itu.
“Kader jangan sampai terpancing pada provokasi pembakaran bendera PDIP itu.
Jaga diri baik-baik, serahkan kasus ini pada DPP karena DPP PDIP sudah menyiapkan untuk mengambil langkah hukum,” kata Ganjar ditemui di ruang kerjanya, Kamis (25/6/2020) siang.
“Saya orang PDI Perjuangan sudah cukup lama, saya bukan PKI, kami PDI Perjuangan. Kami juga tidak setuju PKI, itu sudah jelas. Jadi semua yang dilarang, kami tidak ada di sana. Kami ada di barisan yang sesuai konstitusi dan dasar negara,” ucap Ganjar lebih lanjut.
Menurut Ganjar, dari video pembakaran bendera PKI dan PDI Perjuangan itu ada upaya menyudutkan bahwa seolah-olah PDI Perjuangan itu PKI. Dengan tegas, Ganjar membantah tuduhan bahwa PDIP berpaham PKI.
“Saya orang PDIP, sudah cukup lama dan saya bukan PKI. Kami PDI, kami juga tidak setuju dengan PKI. Itu clear. Semua paham yang dilarang, kami tidak ada di sana, karena kami berada pada barisan yang sesuai konstitusi dan dasar negara,” tegasnya.
“Maaf ya, tidak, kita orang beragama, kita juga anti dengan PKI,” sambung Ganjar.
Ganjar menyampaikan lebih lanjut, DPP PDI Perjuangan sudah menyiapkan langkah-langkah hukum dan itu merupakan cara terbaik karena PDI Perjuangan sudah sangat terbiasa bergerak secara konstitusional.
“Ingat 1996, bagaimana kita diinjak-injak enggak karuan, itu adalah perjuangan yang cukup panjang. Siapa yang menginjak-injak tidak ada yang tidak tahu, semua tahu, kami bertahan secara konstitusional dan Bu Mega memerintahkan ambil jalur hukum, cara itulah yang akhirnya kami dipercaya,” terang dia.
Ganjar justru mempertanyakan asal bendera palu arit yang dibawa massa pembakar bendera.
“Saya enggak tahu dapat bendera PKI dari mana, pasti bendera PKI itu diproduksi. Menurut saya, penegak hukum ambil saja siapa yang membakar, Anda dapat bendera PKI dari mana? Dugaan saya mereka menyablon sendiri itu,” terang Ganjar.
Ganjar juga mendukug DPP PDIP untuk mengambil jalur hukum dalam persoalan ini. Menurutnya, cara itu adalah cara yang terbaik. Menurutnya, PDIP sudah sangat terbiasa bergerak secara konstitusional.
Dirinya mencontohkan, bagaimana peristiwa 1996 saat PDIP diinjak-injak tidak karuan dan mereka berjuang dengan cukup panjang.
“Siapa yang menginjak-injak itu, tidak ada yang tidak tahu. Semuanya tahu. Kita bertahan secara konstitusional dan bu Mega (Megawati Soekarnoputri) memerintahkan untuk mengambil langkah hukum saat itu. Cara itu akhirnya yang kita percaya,” sambung Ganjar.
Semantara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang Hendrar Prihadi meminta seluruh kader, simpatisan, serta relawan untuk bisa mengikuti komando pimpinan partai.
Menurutnya, saat ini memang sedang ada pihak – pihak yang terus mencoba untuk memancing di air keruh, termasuk dalam aksi pembakaran partainya. Tapi meskipun begitu, sikap tegak lurus pada perintah partai harus dikedepankan. Untuk itu dirinya saat ini mendukung penuh upaya jalur hukum yang ditempuh DPP PDI Perjuangan dalam memproses kasus tersebut.
Pria yang akrab disapa Hendi itu bahkan menegaskan, bahwa pelaku harus dihukum seberat – beratnya, karena telah melakukan tindakan pembakaran bendera partainya dengan sengaja.
“Saya sepakat dengan yang disampaikan mas Hasto, Sekjen PDI Perjuangan, untuk mengedepankan proses hukum dalam kasus ini. Dan dalam perintah harian ibu Ketum yang dikeluarkan hari ini, pada tanggal 25 Juni 2020 juga ditegaskan untuk menempuh jalur hukum, agar jangan sampai memecah belah bangsa, karena kami adalah pengikut Bung Karno, yang menempatkan Pancasila sebagai suluh perjuangan bangsa,” katanya, Kamis (25/6/2020). Satria Utama
