Site icon JOGLOSEMAR NEWS

Jokowi Sebut, Jajaran Menterinya Belum Sejalan dalam Penanganan Krisis Pandemi

Presiden Jokowi mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Istana Bogor, Kamis, 26 Maret 2020. KTT ini digelar secara virtual untuk menghindari penularan virus corona / tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut masih banyak menteri yang belum serius dalam menanggapi situasi krisis yang terjadi di Indonesia saat ini.

Oleh karena itulah, Jokowi memberikan teguran jajaran menteri di kabinetnya terkait tindakan penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia yang belum satu visi.

“Saya melihat banyak sekali kita ini yang menganggap ini normal. Kalau saya lihat bapak, ibu, dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai masih normal, berbahaya sekali,” kata Jokowi dalam nada suara tinggi dalam Sidang Kabinet Paripurna, Kamis (18/6/2020) di Istana Negara.

Kemarahan Jokowi tersebut diunggah dalam video di akun Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Ia mengatakan, akibat dari belum adanya rasa krisis yang sama, banyak kerja yang tidak dilakukan secara maksimal. Padahal, agar dapat segera mengendalikan wabah ini, kerja extraordinary harus dilakukan.

Jokowi mencontohkan beberapa kementerian yang belum bekerja maksimal. Standar kerja yang diterapkan, kata Jokowi, masih sama saja dengan saat sebelum pandemi menyerang.

“Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa ga punya perasaan, ini suasana krisis,” kata Jokowi.

Bahkan, Jokowi mengatakan jika memang yang jadi hambatan adalah peraturan, maka ia siap membantu dengan mengeluarkan Peraturan Presiden.

“Saya harus ngomong apa adanya, enggak ada progres yang signifikan, enggak ada. Kalau minta perpu lagi, saya buatin perpu, kalau yang ada belum cukup. Asal untuk rakyat asal untuk negara.”

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mencontohkan beberapa kementerian yang ia anggap masih belum maksimal dalam bekerja.

Salah satunya Kementerian Kesehatan yang ia sebut belum maksimal dalam membelanjakan anggaran di Kementeriannya.

Padahal, belanja kementerian akan membuat uang beredar semakin banyak, yang akan meningkatkan konsumsi masyarakat.

“Bidang kesehatan, itu dianggarkan itu Rp 75 triliun. Rp 75 triliun. Baru keluar 1,35 persen coba. Uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran. Sehingga men-trigger ekonomi,” kata Presiden Jokowi.

Exit mobile version