JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakamubing Raka dalam Pilkada Solo 2020 masih terus menuai kritik.
Banyak pihak yang mengkritik langkah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam mengusung nama Gibran sebagai calon wali kota Solo telah melanggengkan politik dinasti.
Menanggapi kritikan tersebut, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, tidak menampik fakta jika Gibran adalah anak seorang presiden. Namun, kata dia, Gibran juga sebagai warga negara yang memiliki hak konstitusional yang bisa diusung sebagai calon kepala daerah.
“Mas Gibran tidak bisa memilih mau lahir dari mana,” kata Hasto dalam konferensi pers virtual, Rabu (22/7/2020), seperti dikutip Tempo.co.
Menurut Hasto, yang terpenting para calon kepala daerah itu mengikuti mekanisme yang ada di PDIP. Mereka, termasuk Gibran, juga diharuskan mengikuti sekolah partai untuk proses kaderisasi dan kepemimpinan.
Ihwal dinasti politik, Hasto menyebut PDIP menempatkan proses kaderisasi dimulai dari keluarga. Menurut dia, sudah menjadi lazim bahwa pendidikan bermula dari lingkup keluarga, termasuk pendidikan politik.
Mantan anggota DPR ini mencontohkan ayah-anak George Herbert Walker Bush dan George Walker Bush yang sama-sama terjun ke dunia politik Amerika Serikat hingga menjadi presiden.
Begitu juga keluarga Kennedy yang juga eksis di jagat politik Negeri Abang Sam. “Jadi itu merupakan hal yang sifatnya alamiah di dalam kehidupan politik,” kata Hasto.
Pencalonan Gibran memang menuai kritik dari sejumlah pihak. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai pencalonan Gibran gejala langgengnya dinasti politik dan menguatnya oligarki.
Menurut Ujang, PDIP semestinya memunculkan kader-kader internal terbaik untuk menjadi kepala daerah. “Bukan mencomot orang dari luar, yang tidak pernah berkeringat dan berdarah-darah untuk partai,” ujar Ujang, Minggu (19/7/2020).
